Plenary Meeting G20 EMPOWER, Perkuat UMKM Perempuan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Career woman photo created by tirachardz – www.freepik.com

Yogyakarta, 17 Mei 2022 – Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia menggelar Plenary Meeting Kedua di Yogyakarta pada 17 – 19 Mei 2022. Agenda utama pertemuan kedua G20 EMPOWER di Yogyakarta ini adalah untuk membahas urgensi peran perempuan dalam UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu krusial yang akan dibahas diantaranya adalah akses terbatas ke fasilitas keuangan pelaku UMKM perempuan, rendahnya literasi digital dan konektivitas ke internet serta UMKM perempuan rentan terkena imbas pandemi dan krisis.

Chair G20 EMPOWER yang juga adalah Direktur & Chief Strategic Transformation & IT Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya menyebutkan bahwa fokus pertemuan ini sejalan dengan tema besar G20 Presidensi Indonesia 2022 yaitu “Recover Together, Recover Stronger”

“Agenda utama pertemuan kedua G20 EMPOWER ini adalah membahas urgensi peran perempuan dalam UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan kalangan usaha swasta perlu mendorong penerapan kebijakan dan praktik lebih jauh sebagai dukungan kepada UMKM milik perempuan agar mampu menghadapi segala tantangan yang ada.”ungkap Yessie.

Sementara itu, Co-Chair G20 EMPOWER yang juga menjabat sebagai COO PT. Infinite Berkah Energi & WKU XII dan Penanggungjawab Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Ketenagakerjaan IWAPI, Rina Prihatiningsih, menyatakan hasil dari pertemuan kedua G20 EMPOWER beserta dengan hasil dari pertemuan pertama dan ketiga nanti akan menjadi bagian dari komunike untuk G20 EMPOWER Presidensi Indonesia.

“Hasil yang diharapkan dari pertemuan di Yogyakarta ini antara lain adalah, pertama rancangan rekomendasi tindakan yang harus diambil oleh sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan UMKM Perempuan. Kedua, rancangan dukungan yang diminta dari pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pertumbuhan UMKM perempuan,”ujar Rina.

Dalam rangkaian G20 EMPOWER tahap kedua ini juga dilakukan pertemuan para pemimpin perempuan di sektor swasta dan sektor publik. Menurut Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Eko Novi Ariyanti, para pemimpin perempuan ini akan saling berbagi pengalaman mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Bahas Rancangan Paket Bali, Menkominfo Harapkan Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi Global

Yogyakarta, 17 Mei 2022 – Pemulihan pascapandemi Covid-19 menjadi agenda bersama para negara anggota G20. Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, tema itu juga mewarnai agenda pembahasan Digital Economy Working Group dengan salah satu pembahasan mengenai konektivitas digital.

“Selama fase darurat pandemi Covid-19, kita lebih kuat bersama. Para anggota G20 saat ini terus bekerja untuk membangun kembali, menyalakan semangat untuk pulih bersama dengan lebih baik lagi,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Opening Remarks 2nd Meeting DEWG G20 2022 yang berlangsung hibrida dari Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (17/05/2022).

Menteri Johnny berharap pembahasan Rancangan Deklarasi Menteri Digital atau Paket Bali menjadi salah satu tonggak dan hasil nyata dalam pemulihan pascapandemi Covid-19.

“Diskusi hari ini diharapkan dapat menunjukkan komitmen bersama kita dalam menavigasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui transformasi digital. Percepatan, seperti yang diharapkan Presidensi G20 sebelumnya,” tuturnya.

Menkominfo meyakini pembahasan dalam Sidang Kedua DEWG G20 kali ini akan menghasilkan rekomendasi yang sesuai untuk memperkuat konektivitas untuk pemulihan pascapandemi Covid-19.

“Melalui pertukaran pandangan tentang bagaimana teknologi digital digunakan di berbagai sektor industri, mengarah pada pemahaman bersama konektivitas digital yang berpusat pada manusia, di mana kami menuju transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Menteri Johnny mendorong pertukaran pandangan atas berbagai praktik keamanan digital yang telah diimplementasikan selama ini, agar transformasi digital di setiap negara dapat berlangsung dengan baik. Lebih dari itu Menkominfo mengajak kolaborasi untuk menciptakan pembelajaran bersama.

“Kami juga akan berusaha untuk bertukar pandangan tentang praktik keamanan digital yang ada sebagai faktor utama untuk mendukung keberlanjutan bisnis, memungkinkan bussiness matchmaking dalam Digital Innovation Network G20, dan menunjukkan tonggak transformasi digital masing-masing negara, serta memfasilitasi pembelajaran bersama dan kolaborasi antar anggota G20, melalui Digital Transformation Expo,” ungkapnya.

Melalui proses diskusi, pembahasan, dan saling bertukar praktik terbaik, Menteri Johnny menyatakan akan mampu menghadapi tantangan dinamika ekonomi digital dan mendorong pemajuan transformasi digital global.

“Saya percaya bahwa pertemuan ke-2 ini akan menghasilkan hasil yang substantif, yang akan berkontribusi pada tujuan untuk mengatasi berbagai tantangan terkait ekonomi digital, serta mendorong penggunaan teknologi digital secara damai, inovatif, dan kooperatif untuk memajukan transformasi digital secara global,” harapnya.

Dalam pembukaan Sidang Kedua DEWG G20, Menteri Johnny didampingi seluruh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kominfo. Sementara sidang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang juga menjadi Chair DEWG Mira Tayyiba serta Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan SDM yang menjadi Alternate Chair DEWG Dedy Permadi.

Delegasi dari 15 negara anggota G20 hadir secara langsung di Yogyakarta. Para delegasi tersebut berasal dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Prancis, Jerman, Inggris, India. Kemudian, Italia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, dan Uni Eropa. Sedangkan delegasi lima negara hadir secara daring, yaitu Kanada, China, Meksiko, Afrika Selatan, dan Rusia. Hadir pula delegasi undangan dari dari Singapura dan Kamboja serta perwakilan International Telecommunications Union (ITU) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Atasi Kesenjangan Digital, Menkominfo Dorong Lanjutkan Pembahasan Konektivitas Digital

Yogyakarta, 17 Mei 2022 – Sidang Kedua Digital Economy Working Group (DEWG) G20 akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan delegasi negara anggota G20 dapat bertukar perspektif tentang tiga isu prioritas DEWG. Menkominfo menekankan arti penting mengatasi kesenjangan digital dengan membangun konektivitas digital atau infrastruktur telekomunikasi.

“Tiga isu prioritas DEWG yaitu konektivitas dan pemulihan Pasca Covid-19, keterampilan digital dan literasi digital, dan aliran data dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas,” jelasnya dalam Opening Remarks 2nd DEWG Meeting yang berlangsung hibrida dari Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (17/05/2022).

Untuk pertemuan kedua DEWG G20 di Yogyakarta tersebut, Menkominfo menegaskan agar pembahasan fokus mengenai arti penting inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan dalam memperkuat posisi global sebagai upaya pemulihan pandemi Covid-19. “Sebuah diskusi yang tidak hanya akan membantu kita untuk pulih bersama, tetapi juga pulih lebih kuat,” tandasnya.

Menteri Johnny menyatakan, diskusi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang difasilitasi melalui teknologi digital menjadi agenda utama. “Saya percaya kita semua telah menyaksikan peran penting TIK dalam membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Atasi Kesenjangan Digital

Dalam kesempatan tersebut, Menkominfo kembali menekankan tentang kesenjangan digital yang masih nyata pada penduduk dunia. Menurut data International Telecommunication Union (ITU) tahun 2021, ada 2,9 miliar orang yang belum pernah menggunakan internet. Menteri Johnny menambahkan, sesuai data Bank Dunia, terdapat sekitar 94 juta orang dewasa di Indonesia pada tahun 2019 yang tidak dapat mengakses internet di perangkat seluler.

“Kesenjangan digital masih menjadi tantangan. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki akses ke internet broadband tetap. Masalah konektivitas seperti itu, menuntut kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk bekerja lebih keras dalam menyediakan infrastruktur digital yang stabil dan kuat,” jelasnya.

Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk penyediaan infrastruktur digital yang stabil dan kuat tersebut dilakukan salah satunya dengan melakukan penggelaran infrastruktur telekomunikasi secara besar-besaran. “Berupa kabel serat optik di darat dan bawah laut, beberapa satelit high-throughput, dan ribuan penggelaran Base Transceiver Station,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa Forum DEWG G20 membahas upaya menjembatani kesenjangan digital melalui kolaborasi yang lebih kuat untuk mendorong penyebaran infrastruktur digital secara besar-besaran antara negara G20 dan seluruh dunia.

“Menyadari latar belakang tersebut, akses ke konektivitas digital tetap menjadi tugas penting bagi kita semua. Inilah sebabnya mengapa Kelompok Kerja Ekonomi Digital berupaya mendorong penyebaran infrastruktur digital secara besar-besaran antara negara G20 dan seluruh dunia,” jelasnya.

Menkominfo yakin Forum DEWG G20 akan dapat mendorong prioritas inisiatif untuk mendorong teknologi yang lebih maju dan efisien, serta menyediakan dana untuk pengembangan infrastruktur digital. “Saat kami melanjutkan diskusi ini, kami harus memperhatikan penerapan infrastruktur konektivitas digital yang inklusif dan aman bagi lingkungan kita di terestrial dan di luar angkasa,” tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, pembahasan konektivitas menjadi semakin relevan menyusul gejolak ekonomi global yang mempengaruhi pasokan pangan dan komoditas, ketersediaan energi, dan menyebabkan tingkat inflasi melonjak.

“Yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat global serta pasar kerja. Meskipun demikian, optimalisasi teknologi digital memunculkan harapan karena memungkinkan kita untuk bersama-sama menavigasi lanskap ekonomi digital di tengah krisis,” tandasnya.

Dalam pembukaan Sidang Kedua DEWG G20, Menteri Johnny didampingi seluruh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kominfo. Sementara sidang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang juga menjadi Chair DEWG Mira Tayyiba serta Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan SDM yang menjadi Alternate Chair DEWG Dedy Permadi. Hadir dalam sidang kedua, 15 delegasi negara G20 yang telah hadir secara langsung di Yogyakarta. Adapun delegasi yang hadir berasal dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Prancis, Jerman, Inggris, India.  Kemudian, Italia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, dan Uni Eropa. Sedangkan delegasi lima negara hadir secara daring antara lain Kanada, China, Meksiko, Afrika Selatan dan Rusia. Hadir pula delegasi undangan dari dari Singapura dan Kamboja serta perwakilan International Telecommunications Union (ITU) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sambut Delegasi DEWG G20, Menteri Johnny: Sugeng Rawuh Ing Ngayogyakarta!

Yogyakarta, 17 Mei 2022 – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyambut dengan hangat para delegasi Negara Anggota G20 yang hadir dalam Sidang Kedua Digital Economy Working Group (2nd DEWG Meeting). Saat mengawali sidang, Menteri Johnny menyapa perwakilan member states menggunakan bahasa Jawa dan mengenalkan salah satu filosofi budaya Jawa. 

“Sugeng rawuh Ing Ngayogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta. Saya sangat senang menyambut anda semua di pertemuan Digital Economy Working Group kedua di Yogyakarta, Indonesia,” tuturnya dalam Opening Remarks 2nd DEWG Meeting yang berlangsung hibrida dari Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (17/05/2022). 

Menkominfo menjelaskan kepada delegasi Anggota G20 bahwa Yogyakarta merupakan kota kesultanan terkenal di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Menteri Johnny berharap agar Sidang Kedua DEWG G20 ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi tamu negara.

“Saya berharap semua delegasi dalam keadaan sehat dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam forum ini. Karena pertemuan kita hari ini spesial, bukan hanya karena diselenggarakan di salah satu kota paling mempesona di Indonesia, tapi juga untuk kehadiran fisik delegasi Anggota G20 yang banyak,” ungkapnya.

Kepada delegasi Anggota G20 yang hadir secara langsung di Yogyakarta, Menkominfo memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. “Tentu saja, kami juga berterima kasih atas komitmen Anggota G20 yang telah bergabung dengan kami secara virtual, dalam pikiran dan waktu yang berbeda yang kita miliki,” ujarnya.

Menteri Johnny juga mengenalkan salah satu filosofi budaya Jawa, Memayu Hayuning Bawono. Menurutnya melalui filosofi itu setiap manusia dipercayakan untuk menambah keindahan dunia yang indah.

“Seperti yang kita katakan dalam bahasa Jawa, Memayu Hayuning Bawono.  Dengan filosofi ini saya berharap kita dapat bekerja bahu membahu untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik terutama melalui teknologi digital,” jelasnya.

Menkominfo mengharapkan agar Sidang Kedua DEWG G20 dapat menghasilkan kesepakatan terbaik dan setiap delegasi memiliki kenangan yang menyenangkan. 

“Saya berharap yang terbaik untuk Sidang Kedua DEWG. Saya berharap Anda mendapat kenangan dan masa tinggal yang menyenangkan di kota bersejarah dan budaya Yogyakarta yang indah,” ungkapnya.

Dalam pembukaan Sidang Kedua DEWG G20, Menteri Johnny didampingi seluruh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kominfo. Sementara sidang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang juga menjadi Chair DEWG Mira Tayyiba serta Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan SDM yang menjadi Alternate Chair DEWG Dedy Permadi.

Saat mengawali sambutannya, Menkominfo Johnny G. Plate menyapa 15 delegasi negara G20 yang telah hadir secara langsung di Yogyakarta. Adapun delegasi yang hadir berasal dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Prancis, Jerman, Inggris, India.  Kemudian, Italia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, dan Uni Eropa. Sedangkan delegasi lima negara hadir secara daring antara lain Kanada, China, Meksiko, Afrika Selatan dan Rusia. Hadir pula delegasi undangan dari dari Singapura dan Kamboja serta perwakilan International Telecommunications Union (ITU) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

KALIMANTAN TIMUR SIAP MENYAMBUT Y20 2022 MEMBAHAS ISU PLANET YANG BERKELANJUTAN DAN LAYAK HUNI

Seedling photo created by jcomp – www.freepik.com

Samarinda, 14 Mei 2022 – Provinsi Kalimantan Timur menjadi tuan rumah dalam Presidensi G20 Indonesia melalui kegiatan salah satu engagement group resminya yaitu Youth-20 (Y20). Sebagai bagian dari Presidensi G20, Y20 berfokus pada isu-isu yang penting bagi masa depan dari sudut pandang pemuda. Sebagai keluaran dari forum Y20, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan para delegasi pemuda negara G20 akan dibahas dalam forum resmi kepala negara G20 nantinya. Secara khusus, isu planet yang berkelanjutan dan layak huni menjadi tema besar pelaksanaan rangkaian acara Pra-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Y20 di Kalimantan Timur yang akan berlangsung pada 21 dan 22 Mei 2022.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik pelaksanaan Pra-KTT Y20 Indonesia 2022. Membahas isu planet yang berkelanjutan dan layak huni dalam kegiatan ini di Kalimantan Timur menjadi tanggungjawab moral kami sebagai salah satu provinsi pemilik hutan hujan tropis terbesar di Indonesia,” jelas Gubernur Kalimantan Timur.

Penunjukan kota Balikpapan sebagai tempat penyelenggara Pra-KTT Y20 juga bukan tanpa alasan. Pada tahun 2021, Kota Balikpapan menerima penghargaan sebagai kota berkelanjutan di bidang lingkungan di tingkat Asia Tenggara. Selain itu, seperti yang diketahui, dalam perencanaan pembangunan Ibukota Negara (IKN), kota Balikpapan akan menjadi kota penyangga IKN.

Sejalan dengan agenda G20, masalah lingkungan dan planet bumi akan selalu relevan dengan anak muda. Hal ini karena anak muda yang akan terus melanjutkan kehidupan di planet (bumi) untuk jangka waktu yang lebih lama dan panjang. “Pada isu prioritas Y20 Indonesia, kita melanjutkan legacy issue atau isu warisan ini untuk semakin memikirkan aksi nyata dalam penyelesaian masalah bumi, dengan mengangkat 2 sub prioritas yaitu penjagaan sumber daya alam serta konsumsi dan produksi Berkelanjutan melalui ekonomi sirkular,” ujar Mujab, Kepala Program, Logistik, dan Relasi Delegasi Y20 Indonesia 2022.

Pelaksanaan Pra-KTT Y20 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dihadiri langsung oleh delegasi dan pengamat dari Jepang, Korea Selatan, negara-negara Asia Tenggara, serta perwakilan dari beberapa kedutaan asing di Indonesia. Selain itu, sejumlah pembicara turut hadir untuk menambah perspektif dalam kegiatan gelar wicara/talk show. Ahli seperti Herlina Hartanto dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Kevin Lunzalu (Kenyan Youth Biodiversity Network) akan membantu para delegasi untuk dapat memahami bagaimana pemuda dapat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan planet kita.

Aie Natasha, Co-Chair Indonesian Youth Diplomacy East Kalimantan, menyampaikan bahwa Pra-KTT Y20 ini akan jadi ajang bagi anak muda Kalimantan untuk urun rembug tentang isu planet yang berkelanjutan dan layak huni. “Melalui kegiatan Town Hall Meeting, seratus pemuda-pemudi dari Kalimantan akan turut berdiskusi dan menyampaikan ide serta aspirasi terkait dengan isu planet yang berkelanjutan dan layak huni. Aspirasi ini akan dibawa oleh delegasi resmi Indonesia dalam forum resmi Y20,” tambah Aie.

Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai tuan rumah untuk Pra-KTT 3 Y20 Indonesia 2022. Harapannya, Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi perwakilan pemuda pulau Kalimantan. Y20 Indonesia berupaya untuk menjangkau pemuda secara merata di seluruh bagian Indonesia agar seluruh pemuda di Indonesia dapat merasakan momentum G20. Y20 Indonesia 2022 melaksanakan event Pra-KTT pada 4 (empat) kota di Indonesia yaitu Palembang pada bulan Maret, Lombok pada bulan April, Balikpapan pada bulan Mei, dan Manokwari pada bulan Juni. Puncak acara kegiatan ini adalah pelaksanaan KTT Y20 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli di kota Jakarta dan Bandung.

Percepatan Inklusi Keuangan bagi Pemuda, Wanita, dan UKM jadi Prioritas Presidensi G20

Bali, 11 Mei 2022 – Inklusi keuangan merupakan salah satu fokus Presidensi G20 Indonesia. Dalam rangka mendorong percepatan inklusi keuangan global, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional bertajuk “Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” yang digelar secara hybrid di Bali, Indonesia. Seminar yang menjadi salah satu side event dari Global Partnership for Financial Inclusion Plenary Meeting ke-2 di bawah Presidensi G20 Indonesia ini, untuk mempromosikan diskusi para pemangku kepentingan terkait opsi kebijakan, program, serta produk dan layanan keuangan untuk mempercepat inklusi keuangan untuk wanita, pemuda, usaha mikro dan kecil-menengah (UMKM), dan penerima bantuan sosial melalui perkembangan teknologi dan pendekatan inovatif lainnya, yang semakin relevan dan penting dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19.

Menurut Global Findex 2017, 69% orang dewasa di seluruh dunia telah memiliki rekening di lembaga keuangan, meningkat dari 62% pada tahun 2014. Meskipun demikian, masih ada 30% dari populasi global atau sekitar 1,7 miliar penduduk dunia yang masih kekurangan akses ke produk dan layanan keuangan di mana mayoritas merupakan wanita, pemuda, dan UMKM. Pandemi COVID–19 yang terjadi berdampak pada ekonomi dengan memperlebar kesenjangan, khususnya dari kelompok rentan tersebut.

UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, investasi, dan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dengan menyediakan 97% lapangan kerja, memiliki share lebih dari 60% PDB, dan lebih dari 60% investasi. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi banyak kendala, termasuk akses terhadap pembiayaan. Masih terdapat kesenjangan akses pembiayaan bagi UMKM, sebagai contoh porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan relatif stagnan di kisaran 18% sejak 2014, jauh di bawah beberapa peer countries yang mencapai sekitar 30% hingga 80%. Pandemi yang terjadi telah memukul UMKM cukup dalam. Dampaknya ialah kerentanan UMKM meningkat, terutama yang dikelola oleh perempuan karena hilangnya pendapatan dan terbatasnya akses keuangan.

Sementara itu, perempuan juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi. “Kami menyadari bahwa meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan formal tidak hanya akan mengamankan kehidupan keluarga perempuan dengan mengelola uang dan menabung dengan lebih baik untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlibat dalam kegiatan bisnis seperti UMKM”, ujar Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya. Studi dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa USD12 triliun atau 11% dari PDB global dapat ditambahkan jika semua negara mendorong kesetaraan gender. Lebih lanjut, perempuan yang terlibat di bidang ekonomi dan pasar tenaga kerja, berpotensi memberikan kontribusi sebesar USD28 triliun atau 26% dari PDB dunia pada tahun 2025. Namun, perempuan seringkali sulit untuk mengakses layanan keuangan misalnya karena tidak memiliki identitas pribadi atau aset atas namanya, sehingga tidak memiliki jaminan yang bankable. Selain itu, banyak perempuan yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang layanan keuangan formal dan bagaimana mengelolanya.

Sementara kaum muda, yang merupakan 16% dari populasi global, merupakan kunci dari masa depan suatu negara. Kaum muda akan segera memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada perekonomian. Namun, banyak dari mereka dikecualikan secara finansial karena kurangnya dokumen identitas resmi atau memerlukan persetujuan wali yang sah untuk membuka rekening bank, atau bahkan stereotip yang mengaitkan mereka dengan risiko yang lebih tinggi karena memiliki pendapatan yang tidak teratur dan simpanan yang kecil. Dampaknya, mereka sering diabaikan sebagai pelanggan potensial dan tidak ada produk keuangan yang memadai atau dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka.

Di tengah tantangan pandemi, kenaikan harga komoditas, dan pemulihan keuangan global yang masih belum pasti dan terganggu akibat situasi geopolitik, transformasi menuju teknologi digital perlu terus dilakukan untuk memastikan masyarakat, terutama yang paling rentan dan kelompok yang kurang terlayani, masih dapat terus bekerja dengan cara yang sangat produktif dan membantu mendorong upaya pemulihan ekonomi.

Bagi UMKM, pemanfaatan digitalisasi melalui financial technology (fintech) perlu terus didorong. Fintech mendukung UMKM dengan membantu mereka menemukan opsi pembiayaan yang lebih efisien dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus dan menjaga keselamatan. Fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi, membeli, menjual, dan mengonsumsi, dengan kontak fisik yang minimal, dengan menggunakan pembayaran kode QR.

Untuk perempuan, tantangan utama dalam pemanfaatan digitalisasi berasal dari rendahnya keterampilan literasi digital dan rendahnya literasi keuangan, terutama yang bekerja di sektor informal. “Tanpa literasi dan edukasi keuangan, akan sulit untuk membuka rekening, kemudian mengaitkannya atau memberikan implikasi lain atau manfaat positif lainnya bagi mereka. Itulah mengapa penting untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan untuk membantu mereka mendapatkan akses ke sistem keuangan berbasis digital”, tambah Menkeu. Pengusaha wanita dengan tingkat literasi keuangan yang baik dapat mengelola keuangan pribadi atau rumah tangganya dengan lebih baik dan menuai manfaat dari produk keuangan untuk mengembangkan bisnis dan membangun masa depan yang aman secara finansial sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sementara bagi pemuda, diperlukan dorongan untuk meningkatkan akses kelompok ini ke layanan keuangan formal yang memungkinkan mereka berinvestasi dalam pendidikan mereka untuk meningkatkan kemampuan kerja dan perspektif profesional di masa depan. Akses ke layanan keuangan formal juga memungkinkan kaum muda untuk mendapatkan otonomi dalam masyarakat dan menjadi aktor sosial-ekonomi yang aktif di negara mereka. Selain itu, mengakses layanan dan produk keuangan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun inisiatif kewirausahaan dan memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

Selain mendorong pemanfaatan fintech, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital juga diperlukan untuk melindungi konsumen. Banyak jasa keuangan yang menawarkan

akses keuangan tetapi kemudian menjadi masalah bagi banyak orang yang meminjam uang dengan tingkat bunga yang berlebihan dan tinggi (pinjaman online) sehinga banyak orang tidak mampu untuk membayarnya kembali. “Teknologi mengubah sistem keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa perubahan ini aman dan inklusif serta tidak ada yang tertinggal”, lanjut Menkeu.

Dalam seminar ini, hadir berbagai pembicara dari negara – negara dan organisasi internasional yang berbagi pengalaman dan keahlian mereka dalam inklusi keuangan digital. “Saya yakin acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita dan strategi kita dalam mencapai target inklusi keuangan dan juga mempromosikan akses ke layanan keuangan bagi kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani. Semoga diskusi tidak hanya sampai disini saja, tetapi bisa berlanjut di event-event lainnya, juga di negara dan institusi kita masing-masing”, tutup Menkeu.

Pada seminar tersebut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berbagai pengalaman dalam mempromosikan inklusi keuangan pada masyarakat yang nonbankable, khususnya terhadap kaum perempuan. Mulai tahun 2007, Pemerintah telah memiliki program pembiayaan untuk UMKM yang disebut Kredit Usaha Rakyat atau KUR, yang disalurkan terutama oleh bank. Berdasarkan data Sistem Informasi Program Kredit (SIKP) tahun 2016, besaran kredit rata-rata untuk KUR Mikro sekitar Rp14 juta, sementara banyak usaha Ultra Mikro yang membutuhkan pembiayaan kurang dari Rp10 juta.

Kementerian Keuangan meluncurkan Program UMi pada tahun 2017, yang dikelola oleh Badan Layanan Umum bernama Pusat Investasi Pemerintah. Program UMi dirancang untuk memberikan pinjaman mikro yang dapat dengan mudah dan cepat diakses melalui Lembaga Keuangan Non-Bank. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi usaha mikro, termasuk perempuan, pemuda, maupun usaha rintisan mikro, untuk mendapatkan dukungan keuangan sehingga dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Sejak 2017 hingga akhir 2021, Program UMi telah menjangkau lebih dari 5 juta usaha Ultra Mikro dengan nilai pinjaman lebih dari Rp18 triliun atau lebih dari 1,2 miliar USD. Melalui 55 mitra non-bank, UMi telah menjangkau 508 dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa 95% penerima UMi adalah perempuan, 91% mengambil pinjaman mikro UMi di bawah Rp5 juta rupiah, serta 96% dari sektor bisnis adalah sektor ritel kecil.

Fakta menarik lainnya dari data 5 tahun adalah adanya peningkatan jumlah debitur yang lebih muda. Proporsi debitur dengan usia di bawah 30 tahun meningkat dari hanya 8% pada tahun 2017 menjadi 18% pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 ini, PIP ditargetkan untuk menambah 2 juta debitur baru yang diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Soroti Masalah Ketenagakerjaan Global, Pertemuan Kedua EWG Bahas Pengembangan UMKM dan Wirausaha

Yogyakarta, 10 Mei 2022 – Indonesia bersama delegasi pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 2nd Employmnet Working Group/EWG Meeting) menyoroti berbagai masalah ketenagakerjaan global seperti pengangguran dan kesenjangan pekerjaan layak. Oleh karenanya, dalam pertemuan ini, para delegasi menekankan pentingnya kerja sama dalam pengembangan UMKM dan wirausaha.

“Fokus pada pengembangan kewirausahaan, membangun ketahanan pelaku usaha, dan meningkatkan produktivitas yang beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja akan membantu memitigasi pengangguran dan kesenjangan pekerjaan yang layak menjadi semakin lebar,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai membuka The 2nd EWG Meeting di Yogyakarta, Selasa (10/5/2022).

Anwar Sanusi mengatakan, pandemi COVID-19 turut menjadikan masalah ketenagakerjaan tersebut semakin kompleks. Untuk itu, kepada delegasi EWG, ia menegaskan bahwa seluruh negara saat ini tidak boleh hanya fokus pada pemulihan pasar tenaga kerja, tetapi juga percepatan penyerapan tenaga kerja pasca COVID-19.

Untuk itu, menyadari peran penting dari usaha yang berkelanjutan sebagai penyedia lapangan kerja dan stimulan inovasi, serta pekerjaan yang layak, Anwar Sanusi mengingatkan bahwa kebijakan pemulihan juga harus mendukung keberlangsungan usaha dan lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan inovasi, pertumbuhan produktivitas dan berkelanjutan, termasuk UMKM sebagai pioner penting dalam perekonomian negara baik di negara maju maupun berkembang.

“Presidensi Indonesia bidang ketenagakerjaan mendorong peranan G20 untuk terus memperbaharui inisiatif kerja sama, kebijakan, dan program yang menjamin penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, usaha mendukung pelaku usaha dan wirausaha yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja yang inklusif di era pasca COVID-19,” tegasnya.

Anwar Sanusi berharap, solusi yang ditawarkan Presidensi G20 tahun ini dalam upaya pemulihan ekonomi, dapat mendukung kebangkitan ekonomi dari krisis ssegera mungkin, dengan mendorong penciptaan kewirausahaan dan memperkuat UMKM sebagai instrumen peluasan kesempatan kerja. Upaya ini dapat didukung dengan terus mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif dan transformasi informal-formal UMKM, mendukung kewirausahaan dan budaya kewirausahaan dalam upaya pengembangan wirausaha baru, memperkuat pendampingan usaha bagi wirausaha baru dan UMKM, membangun ketahanan pelaku usaha dan UMKM dengan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis, serta melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha dan UMKM serta pekerjanya.

“Indonesia terus mengedepankan dialog yang produktif dan harmonis juga terus mendorong terciptanya hasil konkret dan aksi nyata melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan G20 dalam upaya terciptanya komitmen bersama untuk memperjuangkan tujuan prioritas Presidensi ini,” pungkasnya.

Menparekraf Buka 1st TWG 2022, Optimistis Sektor Parekraf Mampu Pulihkan Ekonomi Global

Labuan Bajo, 10 Mei 2022 – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Tourism Working Group yang pertama secara daring pada Selasa (10/5/2022). Ia optimistis bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu memulihkan ekonomi secara global.

Kehadiran 1st TWG sebagai salah satu working group dari Presidensi Indonesia pada KTT G20 tahun 2022, menjadi ruang untuk bertukar gagasan, pengalaman, hingga best practice yang dilakukan oleh negara-negara G20 serta negara tamu dan lembaga internasional.

Menparekraf Sandiaga, menjelaskan bahwa pariwisata adalah sektor ekspor terbesar ketiga dalam ekonomi global. Banyak negara terutama negara-negara berkembang bergantung pada pariwisata, sebab 20 persen PDB (Produk Domestik Bruto) mereka berasal dari sektor pariwisata.

“Pemulihan ekonomi global tidak terlepas dari adanya pemulihan di sektor pariwisata. Dan tentu saja, terlepas dari manfaat ekonominya yang jelas, pariwisata berfungsi sebagai platform untuk menghubungkan dan menjembatani masyarakat, menciptakan persahabatan dan koneksi yang membuat hidup kita lebih baik,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Menparekraf menyampaikan secara global jumlah wisatawan pada 2020 mengalami penurunan sebesar satu miliar orang dari tahun sebelumnya atau terjadi penurunan sekitar 74 persen.

Sementara di tingkat nasional, dampak pandemi terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif juga luar biasa besar. Terjadi penurunan signifikan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 75 persen dan wisatawan domestik sekitar 30 persen.

Akibatnya, mata pencaharian masyarakat terganggu dimana terdapat 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan pekerjaan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Oleh karena itu, tourism meeting ini akan membahas solusi agar 80 persen ekonomi dunia dapat pulih dengan peran serta negara G20, dalam menyusun kesepakatan bersama untuk pemulihan pariwisata global,” ujar Menparekraf.

“Kita dapat memenuhi tantangan masa depan dengan, pertama, melakukan pendekatan multi-pemangku kepentingan terhadap pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. Kedua, memperkuat peran masyarakat pariwisata sebagai agent of change. Dan terakhir, merancang cara untuk memastikan pergerakan wisatawan yang aman bahkan selama pandemi,” kata Menparekraf.

Untuk merealisasikan hal tersebut, negara-negara G20 dilibatkan dalam penyusunan G20 Bali Guideline yang akan menjadi salah satu outcome document Tourism Working Group (TWG). Penyusunan guideline melalui survei yang telah dikirimkan oleh Kemenparekraf kepada negara-negara tersebut.

Dalam survei tersebut setiap negara G20 diminta memberikan best practices dari lima line of actions yang dijadikan dasar penyusunan draft guideline. Karena pendekatan dari tiap negara dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 berbeda. Sehingga, solusi dan kebijakan dari negara-negara tersebut menjadi dasar dalam penyusunan draft guideline.

Lima line of action ini meliputi human capital yang berkaitan dengan pekerjaan, skills, entrepreneurship, dan edukasi, bagaimana SDM pariwisata mampu melihat kebutuhan dan keinginan pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menghadirkan nilai tambah dari produk atau jasa mereka.

Kedua, inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Fokus pada bagaimana masyarakat mampu lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memasuki tatanan ekosistem ekonomi digital, supaya pelaku ekonomi kreatif ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Ketiga, pemberdayaan perempuan dan pemuda. Menparekraf menyampaikan bahwa perempuan dan pekerja muda di bidang pariwisata termasuk yang paling terpengaruh oleh pandemi, oleh karena itu mereka membutuhkan dukungan yang lebih tepat sasaran.

“Kita perlu mencari tahu bagaimana kita dapat lebih memberdayakan perempuan dan pekerja muda kita di bidang pariwisata, bagaimana memerangi diskriminasi gender, dan untuk mendorong lebih banyak dorongan kewirausahaan di antara para wanita dan pemuda dalam pariwisata,” kata Menparekraf.

Keempat climate action, biodiversity conservations, dan circular economy, dimana penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya makanan pada sektor pariwisata dapat mengurangi emisi karbon.

Dan terakhir, kerangka kebijakan, tata kelola, dan investasi, dengan fokus membuat kebijakan dan langkah-langkah pariwisata yang lebih holistik guna mendukung empat pilar line of action.

“Dalam hal ini kita perlu membahas bagaimana kita dapat meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan antara kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat sinergi antara aktor publik dan swasta untuk mendukung investasi yang lebih berkelanjutan dalam pariwisata,” ujar Menparekraf.

Menparekraf berharap tourism working group meeting kali ini dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk pariwisata dunia, yaitu “Bali Guidelines on Strengthening Communities and MSMEs as tourism transformation agents – a People Centered Recovery”.

Chair of Tourism Working Group, Frans Teguh bahwa data-data yang dijelaskan Menparekraf Sandiaga menunjukkan bahwa pariwisata mulai bangkit dari titik terendah. “Sudah menjadi kewajiban kami untuk mempertahankan momentum ini menuju pemulihan pariwisata yang lebih berkelanjutan,” kata Frans.

Meskipun jumlah wisatawan pada awal 2022 masih 67 persen lebih rendah dari tahun 2019. Namun, angka tersebut diupayakan terus meningkat seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin terkendali dengan hadirnya vaksinasi dan protokol kesehatan yang dilakukan dengan ketat. Karena pemulihan di sektor pariwisata tidak bisa instan, perlu dilakukan secara bertahap dan bertingkat.

“Untuk itu dalam dua hari ini, kami akan membahas bagaimana mendorong pemulihan pariwisata dan bagaimana menghadirkan pariwisata yang lebih berkelanjutan, inklusif, serta tangguh melalui Bali Guidelines,” ujar Frans.

Dalam pembukaan 1st TWG turut memberikan sambutan Chief of Market Intelligence and Competitiveness of UNWTO Sandra Carvao; Senior Vice President, Advocacy and Communication WTTC (World Travel and Toursm Council) Virginia Messina; Director of the Sectoral Policies Department ILO (International Labour Organization) Alette van Leur; dan Head of Tourism Unit OECD (Organisation for Economic Co- operation and Development) Jane Stacey.

Pertemuan TWG yang kedua akan dilaksanakan secara luring di Bali pada 23 September 2022, dan pertemuan puncaknya yaitu “Tourism Ministerial Meeting” (TMM) dilaksanakan secara luring di Bali pada 26 September 2022.

Kemenparekraf Apresiasi Kesiapan BPOLBF Sambut TWG 1 di Labuan Bajo

Labuan Bajo, 8 Mei 2022 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi kesiapan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam menyambut Tourism Working Group (TWG) 1 atau kelompok kerja pariwisata pada Presidensi G20 Indonesia 2022, yang akan berlangsung pada 10-11 Mei 2022, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Fransiskus Xaverius Teguh, dalam keterangannya menyampaikan bahwa BPOLBF telah siap menghadirkan berbagai fasilitas publik di Labuan Bajo yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat dan wisatawan. Salah satu yang telah disiapkan adalah Waterfront City.

“Kemenparekraf/Baparekraf bersama pemerintah pusat terus melakukan pengawasan di lokasi pendukung penyelenggaraan event G20, yang salah satunya berada di Labuan Bajo. BPOLBF bersama kementerian lembaga dan stakeholder telah merampungkan pengembangan Waterfront City di Labuan Bajo, untuk mendukung penyelenggaraan TWG 1,” ujar Fransiskus.

Fransiskus menjelaskan hadirnya Waterfront City diharapkan menjadi salah satu pendorong lahirnya ide kreatif masyarakat, sehingga dapat menggerakan perekonomian daerah dan mewujudkan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi bisa terealisasi.

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina, menyampaikan Waterfront City Labuan Bajo sebagai kesatuan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga merupakan salah satu simbol kesiapan Labuan Bajo untuk ekosistem pariwisata yang lebih berkualitas di NTT sebagai destinasi super prioritas.

“Waterfront City yang menjadi magnet baru pariwisata di Labuan Bajo dan menghidupkan kembali ruang publik komunitas kreatif dan UMKM lokal yang mulai bangkit,,” kata Shana.

Waterfront City Labuan Bajo terdiri dari pengembangan pada lima zona terintegrasi sepanjang 4.5 KM. Zona satu, untuk membangun zona pejalan kaki atau promenade di Bukit Pramuka; zona dua untuk pembangunan promenade di Kampung Air; zona tiga untuk pembangunan plaza, menara pandang, ruang publik, dan terminal penumpang; zona empat untuk pembangunan promenade yang juga merupakan bagian dari plaza hotel BUMN; dan zona lima untuk pembangunan promenade area kuliner dengan struktur kantilever.

Shana menjelaskan setiap zona dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya, Tourist Information Center (TIC) yang berada di zona tiga. TIC dibangun dan dikelola untuk membantu pengunjung mencari informasi terkait pariwisata d di Labuan Bajo. TIC akan menjadi pusat informasi dan pelayanan publik untuk wisatawan di Labuan Bajo dan sekitarnya.

Selain itu, dalam mendukung perhelatan internasional tersebut, berbagai paket wisata di Labuan Bajo telah dipersiapkan, yang bisa dilihat di https://www.indonesia.travel/gb/en/campaign/g20-indonesia-2022/labuan-bajo.

“Labuan Bajo siap menyambut perhelatan internasional tersebut dan perhelatan internasional lainnya ke depan. BPOLBF hadir sebagai representasi pemerintah pusat di daerah yang mengorkestrasikan seluruh kepentingan dalam membangun pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ujar Shana.

Lima Pilar Aksi Jadi Fokus Utama Pembahasan “The 1st Tourism Working Group” pada KTT G20

Labuan Bajo, 8 Mei 2022 – Untuk kali pertama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat kehormatan untuk melaksanakan event skala internasional sebagai Chair pada “Tourism Working Group” yang merupakan salah satu working group dari Presidensi Indonesia pada KTT G20 2022.

Untuk ” The 1st Tourism Working Group” sendiri akan digelar secara hybrid pada 10 – 11 Mei 2022, di Sudamala Resort, Komodo, Labuan Bajo.

Isu utama yang akan dibahas dalam ” The 1st Tourism Working Group” adalah penguatan masyarakat sebagai agen perubahan untuk transformasi pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, yang berpusat pada lima line of action (pilar aksi), sehingga pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 dapat dirasakan oleh masyarakat.

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran yang berharga bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara global. Krisis ini memperlihatkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dimana pariwisata berkelanjutan itu dilakukan sebagai langkah pengelolaan pariwisata jangka menengah dan jangka panjang.

Karenanya lima line of action yang menjadi fokus utama akan dibahas dalam forum “The 1st Tourism Working Group”.

“Para delegasi G20 yang hadir secara hybrid berkesempatan menyampaikan langkah atau strategi konkrit berdasarkan best practice yang dapat dikerjasamakan antar negara anggota, untuk memastikan SDM pariwisata teredukasi secara optimal, keterampilan meningkat seiring dengan arus digitalisasi yang semakin maju, dan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pariwisata berkelanjutan” ujar Frans.

Lima line of action ini meliputi human capital yang berkaitan dengan pekerjaan, skills, enterpreneurship, dan edukasi, bagaimana SDM pariwisata mampu melihat kebutuhan dan keinginan pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menghadirkan nilai tambah dari produk atau jasa mereka.

Kedua, inovasi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif. Fokus pada bagaimana masyarakat mampu lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memasuki tatanan ekosistem ekonomi digital, supaya pelaku ekonomi kreatif ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Ketiga women and youth empowerment. Dimana pemberdayaan perempuan dan generasi muda memiliki peran penting dalam kepulihan dan ketahanan masa depan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Indonesia sendiri, tercatat pada tahun 2020, ada 53 persen atau 90 juta penduduk Indonesia didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z. Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi generasi muda dalam kemajuan sektor pariwisata di masa mendatang.

Keempat climate action, biodiversity conservations, dan circular economy, dimana penggunaan energi, tanah, air, dan sumber daya makanan pada sektor pariwisata dapat mengurangi emisi karbon.

Dan terakhir, kerangka kebijakan, tata kelola, dan investasi, dengan fokus membuat kebijakan dan langkah-langkah pariwisata yang lebih holistik guna mendukung empat pilar line of action.

Melalui forum internasional ini, Frans Teguh berharap negara-negara G20 dapat memperkuat sinergi agar segala upaya mewujudkan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pascapandemi bisa terealisasi.

“Untuk keluar dari pandemi ini kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Negara G20 butuh kolaborasi yang apik, sehingga dapat menunjukkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang tangguh, sektor yang dapat menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” katanya.

Selain itu, Frans Teguh juga berharap TWG G20 ini akan menghasilkan kesepakatan bersama di antara negara-negara G20 guna mengatasi tantangan yang ada secara menyeluruh dengan mengedepankan kebersamaan dan sustainability.