Tangkap Peluang Pendanaan untuk Dukung Akselerasi Transisi Energi

Satu dari tiga panel pada rangkaian seminar G20 yang membahas tentang peluang pembiayaan berkelanjutan untuk transisi energi Indonesia (27/07/2022). (Dok. Sekretariat Seminar)

Jakarta, 28 Juli 2022 – Transisi energi di Indonesia membutuhkan investasi yang signifikan terutama untuk mengembangkan pembangkit energi terbarukan, bahan bakar bersih, jaringan listrik, dan penyimpanan energi (baterai).

“Indonesia setidaknya membutuhkan investasi untuk transisi energi sekitar 1 triliun USD pada tahun 2060”, ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arifin Tasrif, dalam rangkaian seminar G20 berjudul “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition In Emerging Economies”.

Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), kebutuhan investasi untuk dekarbonisasi sektor energi di Indonesia pada 2050 berkisar USD 20–25 miliar per tahun antara tahun 2020 dan 2030 dan sekitar USD 40–60 miliar per tahun dari tahun 2030 hingga 2050.

“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan dan kebutuhan energi yang akan terus tumbuh. Dalam banyak hal, Indonesia seharusnya menjadi tujuan investasi utama. Sayangnya inkonsistensi kebijakan, regulasi, dan kurang padunya koordinasi antar sektor membuat investor memandang investasi di Indonesia berisiko tinggi,” ungkap Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Laporan IISD (International Institute for Sustainable Development) tahun 2020 mengungkap, hanya 7,8% total investasi untuk sektor energi terbarukan di Indonesia. Sisanya masih memfokuskan investasi pada bahan bakar fosil. Peter Wooders, Senior Director Energy IISD menekankan bahwa arah G20 tahun ini harus menuju energi bersih – yang berarti secara bertahap menggeser dukungan terhadap bahan bakar fosil.

“Meski pembiayaan publik tidak cukup untuk mendanai proses transisi energi, perannya sangat penting dalam membuka peluang ragam mekanisme”, lanjutnya.

Untuk itu, dalam rangkaian seminar G20 kali ini, diskusi mengenai pembiayaan Islami seperti wakaf, sukuk dan green bonds juga turut dibahas untuk memperkaya gambaran potensi pembiayaan transisi energi yang lebih luas lagi.

Pembiayaan Islami memegang peran penting dalam berbagai pendanaan proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan. Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, energi terbarukan mendapat dukungan melalui Murabahah (prinsip jual beli) serta donasi melalui zakat.

Anna Skarbek, CEO Climateworks Centre menambahkan bahwa peluang investasi dalam transisi iklim, dan terobosan model-model investasi lintas kawasan ASEAN sangat bervariasi.

Namun, Kuki Soejachmoen, Executive Director, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) sekaligus moderator panel pada seminar kemarin mengingatkan bahwa mekanisme pembiayaan apa pun tetap harus perhatikan inklusivitas dan adil bagi siapa saja. Hal ini dikarenakan dampak dari transisi energi secara bertahap ciptakan usainya bisnis-bisnis pada sektor bahan bakar fosil serta rantai pasok terkait, pensiun dini, lapangan kerja baru, kebutuhan akan skill baru, industri baru – sehingga perlu ditangani dengan baik.

Komitmen Hibah $200 juta dari Australia untuk Indonesia

Pada sesi sambutan, Andrew Hudson, CEO dari Centre for Policy Development, secara khusus mengangkat perihal dana hibah dari Australia untuk Indonesia yang baru-baru ini dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anthony Albanese, sebagai contoh nyata pentingnya dialog lintas-batas. “Penting bagi kita berdialog dan berbagi pengalaman mengenai aksi yang efektif, terukur dan berdampak seperti yang dibutuhkan dalam investasi lintas-batas pada transisi iklim, baik yang dilakukan oleh investor publik dan swasta. Kita juga harus memanfaatkan ambisi dan momentum dari kemitraan iklim serta infrastruktur sebesar $200 juta yang baru-baru ini dibicarakan antara Australia dan Indonesia.”

Rangkaian Seminar Series G20 ini diselenggarakan oleh Energy Transition Working Group (ETWG) Indonesia G20 2022 dan T20 Indonesia, berkolaborasi dengan Centre For Policy Development (CPD) Australia, Climateworks Centre, International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan the Institute for Essential Services Reform (IESR), serta didukung oleh Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC).

Keuangan Berkelanjutan dan Pembiayaan Syariah Jadi Pilihan Pendanaan untuk Capai Target Transisi Energi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara rangkaian seminar G20 (27/07/2002). (Dok. Sekretariat Seminar)

Jakarta, 28 Juli 2022 – Menuju G20 Summit, Forum Energy Transition Working Group (ETWG) Indonesia G20 2022 dan T20 Indonesia menyelenggarakan rangkaian seminar yang bertajuk “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition in Emerging Economies”. Tiga isu utama dalam transisi energi yang menjadi perhatian, yaitu aksesibilitas, teknologi dan pembiayaan. Sebelum G20 Summit pada bulan November nanti, ETWG diharapkan mampu menemukan terobosan dalam hal teknologi dan pembiayaan serta mendiskusikan model terbaik untuk mobilisasi pembiayaan publik dan swasta pada energi terbarukan.

Ketua Forum ETWG, Yudo D. Priaadi menegaskan bahwa membuka dan menangkap peluang pembiayaan akan sangat penting bagi Indonesia dalam melebarkan aksesibilitas dan inklusivitas demi terciptanya transisi energi yang berkelanjutan.

Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan, “OJK berkomitmen mempromosikan keuangan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon”.

“OJK mendukung pemerintah mewujudkan komitmen dalam Kesepakatan Paris menuju Net Zero Emission pada 2050 dengan menerbitkan sejumlah roadmap pembiayaan berkelanjutan sejak 2015 dan tahap kedua yang akan diselesaikan pada periode 2021-2025”, lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’aruf Amin mengungkapkan, pembiayaan berkelanjutan di Indonesia dapat dilakukan berdampingan dengan pembiayaan syariah. Kaidah syariah menjunjung pelestarian bumi dan kemaslahatan manusia. Sehingga, pembiayaan Islamik berpotensi tinggi untuk mendanai Energi Baru Terbarukan (EBT), misalnya lewat wakaf, sukuk dan bonds.

Beliau menambahkan,”Inovasi dan promosi sukuk perlu ditingkatkan agar ketertarikan masyarakat terhadap transisi energi semakin tinggi”.

Menjawab pernyataan di atas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati bahwa sukuk wakaf dapat dijadikan alternatif yang baik dalam mencapai target transisi energi.

Dari sisi kerangka kerja, beliau mengungkapkan bahwa prioritas transisi energi diakomodasi lewat Energy Transition Mechanism (ETM) yang telah diluncurkan sejak tahun lalu. ETM merupakan kerangka kerja penyediaan pembiayaan yang diperlukan dalam mempercepat transisi energi nasional dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan. Platform ini juga memungkinkan peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi bersih menuju NZE dengan cara adil dan terjangkau.

Anna Skarbek, CEO Climateworks Centre, yang menjadi mitra penyelenggara seminar ini, menambahkan, “Momentum pembiayaan transisi energi di Indonesia sudah ada dan terlihat. ETM Platform di bawah Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Asian Development Bank (ADB) merupakan contoh nyata bahwa negara ini sudah mengambil langkah-langkah untuk dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan berbagai skema peluang pendanaan untuk transisi energi”.

Rangkaian seminar ini terselenggara oleh ETWG Indonesia G20 2022 dan T20 Indonesia, berkolaborasi dengan Centre For Policy Development (CPD) Australia, Climateworks Centre, International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan the Institute for Essential Services Reform (IESR), serta didukung oleh Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC).

Memperkuat Transisi Energi yang Berkeadilan dengan Pembiayaan Berkelanjutan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berfoto bersama pembicara utama dan wakil dari masing-masing organisasi mitra penyelenggara pada rangkaian seminar G20 yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Dok. Sekretariat Seminar)

Jakarta, 28 Juli 2022- Transisi energi menjadi krusial dan urgen untuk dilakukan demi mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius pada 2050 sesuai Persetujuan Paris. Memperkuat transisi energi yang berkeadilan membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan dan inovatif. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dalam sambutannya pada seri seminar G20 berjudul “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition In Emerging Economies” mengatakan Indonesia telah memiliki peta jalan transisi energi untuk mencapai neutral karbon pada 2060 atau lebih cepat.

“PLN melalui rencana bisnis penyediaan energi nasional pada tahun 2021-2023 juga telah menargetkan rencana bisnis yang lebih bersih dengan menambah pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan hingga 51,6%. Indonesia telah merencanakan untuk membangun nusantara super grid untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan juga menjaga stabilitas dan keamanan kelistrikan,” jelasnya.

Arifin juga menambahkan bahwa setidaknya Indonesia membutuhkan investasi untuk transisi energi sekitar 1 triliun USD pada tahun 2060.

“Oleh karena itu, Indonesia terus menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara mitra dan lembaga keuangan internasional untuk menemukan mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujarnya.

Senada, Yudo D. Priaadi, Chair of Energy Transition Working Group (ETWG) G20 2022 mengungkapkan pembiayaan inovatif dan pembiayaan syariah (Islamik) berpotensi membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas menuju pembiayaan berkelanjutan.

“Kita harus mengembangkan  platform yang efektif dan teruji serta dapat mengamankan investasi,” tandasnya.

Mahendra Siregar, Ketua Otoritas Jasa Keuangan menekankan selain pembiayaan berkelanjutan digunakan untuk membiayai transisi energi, namun perlu pula selaras dengan upaya pengentasan  kemiskinan. Menurutnya, rencana transisi energi dengan pembiayaan berkelanjutan juga perlu memberikan keuntungan (profit).

“OJK berencana menyeimbangkan transisi dan ekonomi hijau, stabilitas sosial, dan pengentasan kemiskinan. OJK meyakinkan bank dan perusahaan kredit publik untuk mengatasi perubahan iklim,” jelasnya di kesempatan yang sama.

Kuki Soejachmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), mengungkapkan bahwa transisi energi tidak hanya berfokus pada transformasi penggantian sektor-sektor penghasil emisi GRK secara bertahap, tetapi juga terkait lapangan kerja baru, industri baru, keahlian baru, investasi baru dan peluang-peluang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang tangguh. 

“Itu sebabnya inklusivitas dan adil pada proses transisi energi menjadi bermakna bagi masyarakat, ekonomi, industri dan lingkungan,” tegas Kuki.

Transisi energi berkeadilan perlu pula memastikan akses energi yang berkualitas bagi semua orang terutama bagi masyarakat miskin.

“Bertransisi energi dengan salah satunya mempensiunkan PLTU batubara. Kebutuhan Indonesia untuk mempensiunkan PLTU batubara sebesar 9,2 GW seperti yang sedang dikaji oleh Kementerian ESDM, menurut laporan IESR memerlukan dana sekitar USD 4,3 miliar, namun akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” jelas Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).

Ia yakin dengan pendekatan yang berpusat pada kepentingan masyarakat akan memastikan manfaat dan biaya transformasi sistem energi didistribusikan secara adil, dan melindungi yang paling rentan di masyarakat.

Energy Transition Working Group (ETWG) Indonesia G20 2022 dan T20 Indonesia, berkolaborasi dengan Centre For Policy Development (CPD) Australia, Climateworks Centre, International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan the Institute for Essential Services Reform (IESR), serta didukung oleh Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), menyelenggarakan seminar series G20 bertajuk “Unlocking Innovative Financing Schemes and Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition In Emerging Economies.

Dari Bandung, Jawa Barat Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, Silih Wawangi Jadi Penguat Gotong Royong G20 untuk Pulihkan Pendidikan

Bandung, 27 Juli 2022 – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemedikbudristek) menggelar pertemuan ketiga Kelompok Kerja Pendidikan (Education Working Group/EdWG) G20 secara hibrida di Bandung pada tanggal 27–28 Juli 2022. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan kedua EdWG G20 yang dilakukan pada Mei lalu.

Chair of G20 EdWG, Iwan Syahril mengatakan bahwa Kemendikbudristek terus memperkuat komitmennya mengajak dunia bergotong royong dalam pulih bersama dari pandemi untuk pulih lebih kuat. “Melalui pertemuan ketiga ini, Kemendikbudristek bersama para delegasi negara-negara anggota G20, negara undangan khusus, organisasi internasional, serta kelompok kerja (working group), dan kelompok pelibatan (engagement group) akan berdiskusi lebih lanjut jelang pertemuan tingkat menteri pendidikan pada bulan September,” ujar Iwan Syahril.

Terkait pelaksanaan pertemuan di Bandung, Iwan menyampaikan falsafah masyarakat Sunda yang erat kaitannya dengan gotong royong untuk pulih bersama yang diusung Presidensi G20 Indonesia, yakni silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi.

Silih yang berarti “saling”, mengandung makna transformatif yang bersifat resiprokal. “Pada pertemuan-pertemuan G20 bidang pendidikan yang kita pimpin, para delegasi saling memberikan respon. Tujuannya untuk bertransformasi bersama dan bergotong royong untuk mencapai pemulihan global, khususnya di bidang pendidikan,” kata Iwan.

Di samping itu, silih asih dapat dimaknai sebagai saling mengasihi terhadap sesamanya. Silih asah mempunyai makna saling mencerdaskan antarmanusia. Silih asuh mempunyai makna yaitu saling menjaga. Sementara itu, silih wawangi dapat bermakna saling memberi dukungan ke arah yang positif. Nilai yang terkandung di dalam falsafah ini dapat dimaknai sebagai proses untuk mencapai kualitas kemanusian yang sejahtera.

“Saya pikir, dalam upaya memperkuat komitmen untuk memulihkan sektor pendidikan secara bergotong royong, falsafah masyarakat Sunda silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi sangat relevan dan dapat menjadi penguat,” tutup Iwan yang juga Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek.

Pada pertemuan ketiga EdWG ini, Kemendikbudristek akan memimpin pembahasan terkait beberapa agenda prioritas, yaitu Solidaritas dan Kemitraan, serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca COVID-19. Kemendikbudristek juga akan memimpin pembahasan lebih lanjut terkait Laporan G20 EdWG, serta draf Deklarasi Menteri Pendidikan yang sempat dibahas pada pertemuan sebelumnya.

Tak hanya itu, Kemendikbudristek akan mengajak para delegasi untuk berdiskusi pembahasan terbaru komitmen dunia di bidang pendidikan yang telah dibahas pada Transforming Education Pre-Summit di bulan Juni lalu. Adapun kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara menuju pertemuan Transforming Education Summit yang direncanakan akan dilaksanakan pada September 2022 diinisiasi oleh UNESCO.

Pada pertemuan EdWG G20 kedua pada Mei lalu, terobosan-terobosan Merdeka Belajar telah diangkat sebagai contoh praktik baik yang menjadi tonggak gotong royong transformasi pendidikan di Indonesia, sekaligus sebagai dasar agenda prioritas bidang pendidikan G20.

Hal ini sejalan dengan nilai gotong royong serta visi yang diutarakan oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim pada pertemuan EdWG G20 kedua, bahwa Indonesia telah melihat ke masa depan, dan mengajak dunia untuk turut bergerak ke masa depan.

Arus Data Lintas Negara, Menteri Kominfo Tekankan Kedaulatan Digital

20 Juli 2022 Dunia tidak lagi bisa menghindari masa depan yang kian bertumpu pada pemanfaatan data, termasuk data-driven policy. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemanfaatan data makin meluas di kalangan institusi pemerintah maupun privat sehingga membutuhkan kesepahaman mengenai kedaulatan data dan tata kelola data global.  

“Oleh karenanya pembahasan isu prioritas ketiga Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) pada pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) kali ini akan semakin esensial,” ujarnya dalam Konferensi Pers 3rd Meeting DEWG G20 yang berlangsung secara hibrida di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (20/07/2022).

Menteri Johnny menyatakan saat ini dunia akan semakin membutuhkan tata kelola data yang diterima berdasarkan kesamaan pandangan. Menurutnya salah satu pendekatan dan praktik yang memperhatikan kedaulatan data global tertuang dalam prinsip DFFT dan CBDF. 

“Suatu kondisi yang saat ini belum terwujud. Kesamaan atau commonalities tersebut tentu mempertimbangkan berbagai nilai yang penting antara lain keadilan (fairness), keabsahan (lawfulness), transparansi (transparency)  dan dalam aspek tertentu timbal balik (reciprocity) antarnegara,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan pengakuan terhadap aspek tersebut tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan ekonomi dunia semata  namun  juga mendorong terciptanya sebuah sinergi dan kolaborasi yang konkret untuk mewadahi perkembangan inovasi teknologi digital secara komprehensif. 

“Apalagi isu ini bukan hanya isu negara berkembang. Tapi juga isu negara maju dan least developed countries atau negara miskin. Pembahasan ini akan sangat bermanfaat di tengah dunia yang semakin dipengaruhi oleh pertukaran data antarnegara,” tandasnya. 

Presidensi G20 Indonesia menyuarakan dan mendorong masyarakat global  dan seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia terkait isu tata kelola data. Menurut Menteri Johnny pemanfaatan data bermanfaat dan berguna bagi semua (benefit for all) merupakan sebuah kewajaran dan menjadi tujuan bersama.

“Tanpa adanya praktik tata kelola data yang tepat serta inklusif  hampir dapat dipastikan bahwa pemanfaatan data akan tidak seimbang dan berpotensi menjadikan data hanya sebagai suatu komoditas yang terbatas dan justru mengakibatkan pemanfaatan data secara compartmentalized atau terkelompok,” jelasnya.  

Menkominfo menyatakan pembahasan mengenai kerangka pemanfaatan data antarnegara akan dilakuan delegasi DEWG pada Kamis (21/07/2022).

“Mengenai tata kelola data global, termasuk keamanan digital akan dibahas besok di hari kedua sidang,” tegasnya.

Menteri Johnny optimis seluruh rangkaian 3rd DEWG Meeting ini dapat berjalan dengan baik. Menurutnya dinamika diskusi berlangsung menarik, terlepas dari perbedaan selama diskusi berlangsung.

“Para anggota memiliki visi  yakni mendorong pemulihan kembali dunia secara bersama – sama melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan saya turut menantikan bagaimana para delegasi G20 akan memperkaya diskusi pertemuan kali ini dengan berbagai pandangan menarik yang akan diutarakan pada pertemuan esok hari,” ungkapnya.  

Menkominfo mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung pelaksanaan rangkaian acara DEWG dalam Presidensi G20 Indonesia.  

“Mari bersama kita perkuat sinergi  dan dorong pemulihan dunia yang inklusif  memberdayakan  dan berkelanjutan bisa dilakukan bersama-sama!” ajaknya.

Menkominfo Tekankan Arti Penting Kecakapan dan Literasi Digital

20 Juli 2022 – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membuka Pertemuan Ketiga Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan kali ini membahas pengembangan framework ekosistem digital global.

“Dalam pertemuan kali ini  kami menyiapkan serangkaian diskusi untuk membahas isu prioritas DEWG kedua  yaitu Keterampilan Digital dan Kecakapan Digital  serta isu prioritas ketiga  Data Free Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF). Keduanya adalah isu yang amat penting dibahas untuk pengembangan framework ekosistem digital global,” jelasnya dalam Konferensi Pers yang berlangsung secara hibrida di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (20/07/2022). 

Mengenai pembahasan isu Kecakapan Digital dan Literasi Digital, Menteri Johnny menyatakan Forum DEWG akan membahas tanggung jawab pemangku kepentingan.

“Ini menjadi pengingat bahwa peningkatan kecakapan dan literasi digital adalah tanggung jawab global  seluruh pemangku kepentingan terkait  Pemerintah  pelaku industri  maupun entitas nonpemerintahan,” ujarnya. 

Menurut Menkominfo, pemanfaatan teknologi digital akan makin masif  sehingga memerlukan kerja bersama untuk memastikan setiap orang dapat memiliki akses.

“Menyiapkan diri dan ekosistem melalui peningkatan kecakapan dan literasi digital jika dunia ingin menghadirkan transformasi digital yang inklusif,” tegasnya.

Mengutip data International Telecommunication Union (ITU), Menteri Johnny menyatakan pada tahun 2022 satu dari tiga orang di dunia memilih untuk tidak terhubung ke internet.

“Karena tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tidak memahami bagaimana pemanfaatan internet semestinya,” jelasnya.

Mengacu pada dari kondisi tersebut, Menteri Johnny mengharakan pertemuan ketiga DEWG akan mendiskusikan tiga deliverablesi yang meliputi: i) Rekomendasi dan Kebijakan Untuk Meningkatkan Keterlibatan Kaum Rentan Dalam Ekonomi Digital  ii) G20 Toolkit on Digital Skills and Digital Literacy dan workshop  dan iii) Rangkuman Praktik dan Kebijakan untuk Keterampilan Digital Tingkat Lanjutan dan Literasi Digital. 

“Kami berharap pertemuan kali ini memfasilitasi ruang berbagi pandangan delegasi DEWG G20 dalam membahas deliverables tersebut,” ungkapnya 

Menkominfo menegaskan semua deliverables itu sangat relevan dalam mewujudkan suatu ekosistem ekonomi digital global dan ekonomi dunia yang semakin inklusif. 

“Hal itu sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan keterampilan dan kecakapan digital  pertukaran data lintas batas negara akan semakin meningkat,” tegasnya. 

Pertemuan ketiga atau 3rd DEWG Meeting merupakan lanjutan dari pertemuan DEWG sebelumnya yang membahas peran Konektivitas dalam Pemulihan Pasca COVID-19 sebagai isu Prioritas Pertama DEWG.  Melalui diskusi yang ada  delegasi negara anggota G20 telah mengutarakan keinginan untuk mengoptimalkan konektivitas digital sebagai salah satu instrumen utama pemulihan dunia pasca-pandemi.

Libatkan Digital Native, Menteri Johnny:  Pemerintah Targetkan Tinggal Landas Digital

20 Juli 2022 – Pemerintah berupaya membangun ruang digital dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan hal itu ditujukan untuk memastikan generasi masa depan Indonesia bisa tinggal landas secara digital dan mengambil bagian dalam transformasi digital global.

“Digital native kita besar jumlahnya, generasi milenial kita besar jumlahnya, caranya kita harus fokus untuk membangun ruang digital kita dengan meningkatkan SDM digital kita, khususnya generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya usai membuka Pertemuan Ketiga Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (20/07/2022).

Saat ini, Pemerintah melakuan percepatan pembangunan infrastruktur digital agar lebih merata. Menurt Menteri Johnny hal itu diharapkan akan menjadikan Negara Indonesia tinggal landas secara digital.

“Kita membangun semuanya, ya saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya bisa menjangkau secara nasional. Mudah-mudahan di akhir pemerintahan kabinet Indonesia Maju, Indonesia itu siap tinggal landas. Tinggal landas dari sisi digital,” ungkapnya.

Menkominfo menegaskan Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital namun berupaya mengembangkan kerja sama global. Salah satunya melalui forum internasional seperti DEWG Presidensi G20. “Pagi ini kita juga berbicara dengan bersama-sama rekan-rekan negara anggota G20. Bahwa kita harus membangun kesepakatan bersama di kebijakan-kebijakan digital. Karena kita memasuki dunia baru, dunia baru yaitu dunia digital, ini harus dikelola dengan baik,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pembahasan dalam forum internasional seperti DEWG merupakan upaya untuk menyiapkan tata kelola bagi generasi masa depan.

“Pembangunan infrastruktur digital, pertemuan G20, pembahasan materi dan prioritas isu-isu Digital Economy Working Group adalah untuk generasi kini dan generasi masa depan Indonesia,” tandasnya.

Bahkan dalam Pertemuan Ketiga DEWG G20 kali ini, Menkominfo menyatakan telah melibatkan generasi muda agar bisa membangun kesadaran dan menghubungkan mereka dengan dunia digital dan policy making.

“Secara simbolik, anak-anak milenial, kita ikut sertakan, diperkenalkan. Hari ini ada tiga perwakilan dari Sekolah Menengah Atas di wilayah Manggarai, Labuan Bajo, dan Ruteng. Siswanya ambil bagian dalam penyelenggaraan DEWG. Saya kira untuk mereka ini satu pengalaman yang bagus,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pelibatan generasi muda dalam perhelatan internasional, terutama yang membahas mengenai digitalisasi merupakan salah satu langkah nyata membuka peluang agar generasi milenial ambil bagian dalam akselerasi transformasi digital.

“Supaya mereka tahu. Dari sekian banyak putra-putri Indonesia, generasi milenial kita, beberapa di antara mereka, 20-an orang ini mendapat kesempatan yang luar biasa untuk mengambil bagian di dalamnya. Nah ini salah satu wujud konkretnya,” tuturnya.

Utamakan Pemberdayaan Manusia, Menteri Johnny Dorong Masyarakat Aktif Manfaatkan Ekonomi Digital

20 Juli 2022 – Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan prognosis pada tahun 2025 mencapai USD146 Miliar.  Bahkan pada tahun 2030, bisa mencapai USD315 Miliar atau setara dengan 42% ekonomi digital ASEAN. Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong masyarakat mengambil bagian secara aktif dalam pengembangan ekonomi digital untuk mewujudkan pemberdayaan manusia dalam tranformasi digital atau human centered digital development

“Itu sangat besar (potensinya). Sekarang menjadi tugas sekaligus tantangan bagi kita semua mengambil bagian aktif sehingga manfaat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat bisa dinikmati seluruh masyarakat. Secara khusus masyarakat menengah bawah atau small medium and micro enterprises. Nah itu yang harus kita dorong bersama,” ungkapnya usai membuka Pertemuan Ketiga Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (20/07/2022).

Menteri Johnny menyatakan saat ini, Pemerintah bersama operator telah membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari hulu sampai hilir. Selanjutnya perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan Infrastruktur digital  di sektor hilir.

“Itu bekerja sungguh-sungguh, Bapak Presiden sendiri memberikan direktifnya sangat jelas untuk memastikan penggelaran infrastruktur di semua layer, menjangkau seluruh wilayah tanah air kita. Dalam Kabinet Indonesia Maju, pembangunan infrastruktur hulu itu harus diimbangi dengan kemampuan memanfaatkannya di sektor hilir,” tuturnya.

Menkominfo menyatakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dan merata agar bisa dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah juga mendorong pengembangan dan pembangunan sumberdaya manusia digital.

“Sekali lagi ya, infrastruktur itu dibangun secara masif, besar-besaran dan menjangkau wilayah tanah air, tetapi juga kita perlu mendorong agar downstreamnya, sektor hilir digitalnya dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh ekosistem nasional kita,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan hal itu juga menjadi agenda prioritas Pemerintah dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Agenda untuk pemberdayaan manusia dalam tranformasi digital. 

“Ini yang saya kira termasuk tiga agenda prioritas G20 kita. Dalam rangka empowerment itu, empowerment untuk human centered digital development,” tandasnya.

Pertemuan Ketiga DEWG G20 mendiskusikan arus data lintas negara dan pemanfaataan data secara berkeadilan di tengah transformasi digital global atau Cross Border Data Free Flow and Data Free Flow With Trust serta Digital Skill and Digital Literacy. Sebelumnya, pada pertemuan pertama dan kedua DEWG G20 telah membahas dua isu lainnya yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery serta Digital Skill and Digital Literacy.

Buka Pertemuan Ketiga DEWG, Menteri Kominfo: Tabe Mai Ce’e Labuan Bajo

20 Juli 2022 – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyambut kehadiran delegasi negara anggota G20 dalam Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.

Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Republik Indonesia akan menfasilitasi diskusi lanjutan dari dua pertemuan sebelumnya agar berlangsung secara produktif.

“Selamat datang di Labuan Bajo, atau orang lokal mengatakan “Tabe Mai Ce’e” Labuan Bajo. Labuan Bajo yang terletak di sebelah barat rumah saya, mengingatkan kembali masa kecil saya di pulau ini,” ucapnya dalam sambutan Pembukaan  3rd Meeting DEWG yang berlangsung di Meruorah Hotel, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (20/07/2022).

Menkominfo mengungkapkan apresiasi Pemerintah Republik Indonesia atas kehadiran delegasi 17 negara secara fisik dan delegasi 3 negara secara virtual.

“Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menyambut Anda semua hari ini dalam 3rd Digital Economy Working Group,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, Presidensi G20 merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Melalui peran itu, Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi dan mendorong kemajuan diskusi antarpemangku kepentingan baik publik dan privat mengenai beragam isu transformasi digital global.

“Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital sejauh ini sangat produktif. Saya sangat menghargai semua upaya dari para delegasi yang berada di sini secara fisik hari ini maupun bagi mereka yang bergabung secara virtual,” jelasnya.

Selain delegasi 20 negara anggota G20, dalam pertemuan ketiga hadir negara-negara undangan (invitees) seperti Belanda, Spanyol, dan Singapura; National Knowledge Partners antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada; serta Global Knowledge Partners: the International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UN ESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD).

Dalam pembukaan, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba selaku Chair DEWG G20 Presidensi Indonesia; dan Staf Khusus Menkominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan SDM sekaligus Alternate Chair Digital Economy Working Group, Dedy Permadi.

Hadir pula hadir pula Inspektur Jenderal, Doddy Setiadi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hary Budiarto; dan Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Widodo Muktiyo.

Presidensi G20 Indonesia menerbitkan Kajian Independen G20 tentang Kerangka Kecukupan Modal Multilateral Development Banks (MDBs)

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 ke-3 di Bali tanggal 15-16 Juli 2022, G20 menyambut baik laporan Kajian Independen atas Capital Adequacy Frameworks (CAFs) dari MDBs. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang memimpin pertemuan G20 FMCBG bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengatakan “MDBs memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang terjangkau untuk mendukung pemulihan ekonomi dan untuk membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam konteks pascapandemi”. (Teks lengkap laporan: https://g20.org/wp-content/uploads/2022/07/CAF-Review-Report.pdf).

Pada Juli 2021, di bawah Presidensi G20 Italia, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat untuk meluncurkan Tinjauan Independen CAF MDBs. Tinjauan dilakukan selama Presidensi G20 Indonesia oleh Panel, yang dipimpin oleh Dr Frannie Léautier sebagai Ketua Ahli dan terdiri dari 13 Ahli, yang ditunjuk oleh International Financial Architecture Working Group (IFAWG).

Presidensi Indonesia, yang mencerminkan komentar anggota G20, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Panel dalam menyelesaikan Tinjauan, yang tujuan utamanya adalah untuk:

  • Memberikan tolok ukur yang kredibel dan transparan tentang cara mengevaluasi CAF MDBs;
  • Memungkinkan  shareholders, MDBs dan Credit Rating Agency (CRA) untuk mengembangkan pemahaman yang konsisten tentang kerangka kecukupan modal MDBs;
  • Memungkinkan  shareholders untuk mempertimbangkan potensi adaptasi terhadap kerangka kerja saat ini untuk memaksimalkan kapasitas pembiayaan MDBs.

Laporan ini terdiri dari seperangkat rekomendasi yang ditujukan untuk mengeksplorasi sumber daya tambahan untuk memaksimalkan dampak pembangunan MDBs, sambil tetap mempertahankan peringkat kredit dan preferred rating treatment MDBs, mencakup:

  1. Mendefinisikan ulang pendekatan terhadap Risk Appetite dalam CAF;
  2. Menggabungkan Uplift dari Callable Capital ke dalam CAF MDBs;
  3. Mengimplementasikan inovasi untuk memperkuat CAF MDBs dan Lending Headroom;
  4. Menilai metodologi dan keterlibatan CRA;
  5. Mendorong lingkungan yang mendukung untuk tata kelola kecukupan modal.

Di Bali, forum G20 menegaskan kembali dukungan terhadap pekerjaan Panel dan berkomitmen untuk membahas lebih lanjut laporan Panel tersebut. Di bawah Presidensi Indonesia, G20 akan melanjutkan pekerjaannya dengan mengembangkan roadmap untuk implementasi rekomendasi dalam menemukan konsensus di antara para anggota. Ini akan dilakukan melalui konsultasi dengan MDBs dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dengan menghormati sepenuhnya pengaturan governance MDBs itu sendiri.

Versi PDF Lengkap disini: https://g20.org/wp-content/uploads/2022/07/Presidensi-G20-Indonesia-menerbitkan-Kajian-Independen-G20-tentang-Kerangka-Kecukupan-Modal-Multilateral-Development-Banks-MDBs.pdf