Digelar di Tepi Danau Toba KTT Women20 Siapkan Komunike untuk Diserahkan Kepada Presiden RI  

W20 adalah engagement grouppertama dari Group of Twenty (G20)yang mengadakan kick off pada Desember 2021 yang lalu, sekaligus pertama juga menyelesaikan summit. Dari rangkaian gelaran pertemuan berskala internasional tersebut, W20 yang pertama menghasilkan komunike

Simalungun, 18 Juli 2022. Konferensi Tingkat Tinggi Women20 (W20) akan berlangsung pada 19-21 Juli 2022, di Hotel Niagara dan The Kaldera yang berada persis di tepi Danau Toba, Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Serangkaian agenda siap dilaksanakan, termasuk dialog dan konferensi dengan fokus pada berbagai topik seperti menangani diskriminasi untuk pembuatan kebijakan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, pertumbuhan ekonomi inklusif bagi perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas, dan pendampingan bisnis. KTT W20 juga siap menyampaikan Komunike W20 kepada Presiden RI sebagai pemimpin G20.

Sejumlah pejabat tinggi dijadwalkan akan hadir di pertemuan tersebut, antara lain Menteri KPPPA RI, Bintang Puspayoga, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Pandjaitan, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Menko Parekraf RI, Sandiaga Uno, Menko UKM RI, Teten Masduki, Ketua DPR RI sekaligus Chair P20 Indonesia, Puan Maharani, serta Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Sederet tokoh internasional dari 18 negara anggota G20 pun akan hadir pada perhelatan W20 Summit ini. Beberapa di antaranya adalah Andrea Grobocopatel dari Argentina, Caitlin Byrne dari Australia, Martine Marandel dari Perancis, Juliana Rosin dari Jerman, Pam Rajput dan H.E. Manoj Kumar Bharti dari India, Lester Asamoah dari United Stated of America, dan Narnia Bohler – Muller dari Afrika Selatan.

Chair W20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi mengatakan, “W20 adalah engagement group pertama dari Group of Twenty (G20) yang mengadakan kick off pada Desember 2021 yang lalu, sekaligus pertama juga menyelesaikan summit. Dari rangkaian gelaran pertemuan berskala internasional tersebut, W20 juga merupakan engagement group pertama yang telah menghasilkan komunike. Dokumen ini akan kami serahkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selaku pimpinan G20 Presidensi Indonesia pada penutupan W20 Summit.”

Menurut Uli, terhitung sejak kick off pada Desember 2021 yang lalu, delegasi W20 telah menggelar berbagai diskusi terpadu dengan masukan maupun rekomendasi dari berbagai partner. Mereka merupakan organisasi yang fokus pada perempuan dan berasal sejumlah negara anggota G20. Melalui komunike yang diserahkan kepada presiden tersebut, Uli berharap berbagai upaya diskusi yang telah dilakukan oleh W20 Presidensi Indonesia dapat membawa isu terkait gender, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas, sebagai salah satu fokus G20.

Selaras dengan hal tersebut, Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini menambahkan, “Perhelatan W20 Summit di Danau Toba ini juga akan fokus mengurai berbagai isu prioritas W20, terutama mengenai kesetaraan dan diskriminasi, ekonomi inklusif, hingga UMKM milik perempuan. Selain itu, akan ada juga pembahasan mengenai isu terkait peningkatan akses perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan ke pendidikan, teknologi, keuangan, dan kesetaraan kesehatan. Seluruhnya akan dikemas ke dalam rangkaian dialog dan konferensi kebijakan.”

Menurut Dian, agenda W20 Summit ini juga diharapkan dapat menciptakan komitmen, kebijakan, hingga rekomendasi menjadi fokus utama G20 terhadap empat poin penting. Pertama, mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian. Kedua, mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Ketiga, mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Keempat, seruan terhadap kesetaraan gender terkait Kesehatan.

Pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini akan mengangkat tiga sesi utama. Hari pertama akan dibuka dengan dialog yang mengangkat tema Merperkuat Persaudaraan antara Perempuan untuk Diplomasi Global, Berbagi Inspirasi dan Aspirasi. Hadir antara lain Delegasi W20 Korea Selatan, Minah Kang, Delegasi W20 India, Priti Darooka, serta Delegasi W20 Delegasi Jerman, Caroline Ausserer.

Dilanjutkan dengan konferensi internasional pemberdayaan perempuan di G20 yang terbagi ke dalam dua forum di waktu yang bersamaan. Forum pertama membahas dua tema penting yaitu, pertama, bagaimana mengatasi diskriminasi dalam pembuatan kebijakan yang fokus pada kesetaraan gender. Kedua, bagaimana mengatasi kesenjangan dan meraih peluang dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Hadir sebagai narasumber, antara lain Head of We-Fi Secretariat, Wendy Teleki yang akan mengangkat topik mengenai mempersempit kesenjangan pembiayaan UKM milik perempuan. Selain itu, hadir pula CEO dan Founder Global Invest Her sekaligus Delegasi W20 EU, Anne Ravanona yang akan mengangkat topik gender responsive procurement.

Di forum yang berbeda, turut mengangkat dua isu penting lainnya yaitu, pertama, bagaimana lanskap dari invenstasi berdasarkan gender untuk menciptakan pengaruh yang kuat dari bisnis yang dipimpin oleh perempuan. Kedua, bagaimana mengelola interseksionalitas untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini melihat pada perempuan yang berada di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas. Hadir sebagai narasumber antara lain, CEO TORAJAMELO Indonesia, Aparna Saxena, CEO dari Investing in Women Australia, Julia Newton-Hewes, serta Policy Advisor Women’s Economic Empowerment UN Women, Anna Falth.

Paralel dengan berjalannya kedua forum tersebut, turut pula dilakukan pendampingan bisnis untuk UMKM milik perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para delegasi W20, advokat, dan para praktisi untuk berinteraksi langsung dengan para pengusaha perempuan. Pendampingan ini akan mengangkat beberapa poin antara lain kepemimpinan perempuan, bagaimana menciptakan bisnis jangka panjang, pemasaran, branding, hingga manajemen keuangan. Didukung penuh oleh beberapa lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan yaitu, XL Axiata, LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor dan Impor Indonesia), Mitra Gobi dan Ozora Yatrapaktaja, serta Wanwir Femina.

Hari kedua akan dibuka dengan diskusi bersama Miss Universe. Dilanjutkan dengan dialog mengenai pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan pariwisata. Dialog ini akan dibuka oleh Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini, Managing Director LPEI, Chesna Fizetty Anwar, serta Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Selain itu, turut hadir untuk membuka kegiatan, Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator UKM RI, Teten Masduki.

Setelah itu, pendiri TORAJAMELO, Dinny Jusuf akan mengantar para peserta untuk masuk ke dalam pameran budaya dan mengenal lebih jauh seperti apa perempuan dan budaya tenun di Indonesia. Peserta pun dapat menikmati keindahan budaya Indonesia melalui pameran tekstil lokal yang dirangkaikan dengan pameran UMKM. Dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan kerjasama antar negara anggota G20. Agenda hari kedua ini akan ditutup dengan pengumuman pemenang W20 Sispreneur.

Agenda pada hari ketiga akan dibuka dengan dialog “From Brisbane to Toba”, berisi kebijakan tingkat tinggi mengenai komitmen G20 terhadap kesetaraan gender. Dialog ini akan dilengkapi dengan penyajian data visual mengenai posisi perempuan dalam lingkup tenaga kerja. Turut hadir mengisi dialog ini, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, Menteri Keuangan dan Perempuan Australia, Katy Gallagher, Menteri Luar Negeri Canada, Melanie Joly, Executive Director UN Women, Sima Sami Bahous serta, Managing Director for Development Policy and Partnerships World Bank, Mari Elka Pangestu.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai komitmen untuk kesetaraan gender serta hasil nyata dari dukungan terhadap W20 di tengah masyarakat, seperti EQUALS, We-Fi, We-Act, Gender Data Network, Women’s World Banking, W20 Sispreneur, dan Together Digital (Ant Foundation). Akan hadir Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang akan memberikan closing remarks sekaligus menerima communique secara langsung dari perwakilan delegasi W20.

Sebelum acara berakhir, selain penyerahan Komunike W20 kepada Presiden RI sebagai pemimpin G20 Presidensi Indonesia, juga akan diumumkan pemenang dari program Inkubasi 1.000 UMKM Perempuan Binaan ‘W20 Sispreneur’ dengan hadiah modal usaha senilai total Rp 300 juta sebagai aksi konkrit dari W20 Indonesia.

Mengenalkan Pesona Toba

Danau Toba menjadi pilihan lokasi penyelenggaraan salah satu agenda pertemuan W20 Presidensi Indonesia dengan pertimbangan antara lain guna mengangkat dan mempromosikannya ke dunia internasional. Apalagi, Danau Toba telah ditetapkan sebagai salah sati destinasi wisata super prioritas. Selain memiliki panorama alam yang luar biasa Indah, adat budaya masyarakat di sekitarnya juga sangat eksotis.

Selain menghadiri rangkaian pertemuan dan dikusi yang panjang, para delegasi pertemuan W20 Summit akan diajak menyeberang ke Pulau Samosir yang terletak di tengah danau Toba.

Pulau Samosir berjarak sekitar 37 km dari Parapat. Untuk mencapai pulau ini, membutuhkan waktu sekitar 30 menit melalui jalur danau. Kunjungan ke Pulau Samosir ini tentunya untuk melanjutkan visi W20 Indonesia dalam hal mempromosikan eksotisme daerah di Tanah Air, termasuk yang menjadi destinasi wisata prioritas Indonesia. Sebelumnya pertemuan berturut-turut telah dilaksanakan di Likupang, Sulawesi Utara, lalu Batu Jawa Timur, Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Manokwari Papua Barat.

Pelaksanaan W20 bekerja sama dengan International Knowledge Partners, badan PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah hingga sektor swasta. Setelah di Toba Sumatera Utara, agenda selanjutnya akan dilaksanakan di Denpasar, Bali pada September hingga Oktober 2022 mendatang. 

Tentang WOMEN20 

Women20 (W20), merupakan Engagement Group G20 yang membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian komitmen G20 dalam isu perempuan. Tujuan utama W20 adalah untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari proses G20. Keanekaragaman dan partisipasi penuh sangat penting untuk mendorong ekonomi dan masyarakat yang tangguh, berkelanjutan dan layak, sedangkan sistem homogen menanggung risiko dan ketidakpastian. Pemberdayaan ekonomi perempuan dengan demikian sangat mendasar bagi dunia yang makmur dan penting untuk pertumbuhan ekonomi, ekonomi yang stabil dan pembangunan sosial. 

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Berkumpul untuk Aksi Konkret di Tengah Tantangan Global yang Terus Meningkat

Nusa Dua, 16 Juli, 2022 – Hari ini, Sabtu (16/7), para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 telah menyelesaikan pertemuan ketiga di bawah Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh negara anggota G20, negara undangan termasuk Ukraina, dan Organisasi Internasional.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) membahas tujuh agenda prioritas, yaitu 1) ekonomi global; 2) agenda kesehatan global; 3) arsitektur keuangan internasional; 4) permasalahan sektor keuangan; 5) keuangan berkelanjutan; 6) infrastruktur; dan 7) perpajakan internasional. Dalam pertemuan yang ketiga ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Sri Mulyani Indrawati dan Perry Warjiyo memimpin pertemuan.

Pada konferensi media, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia, Pery Warjiyo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang seluasnya dari anggota G20, negara undangan, dan berbagai organisasi internasional. Sri Mulyani menyatakan, “kita telah menciptakan kemajuan dalam membangun jembatan untuk satu sama lain hingga hari ini dan seterusnya, dalam menanggulangi tantangan yang akan dihadapi.” Pada kesempatan yang sama, Perry Warjiyo juga menekankan terlepas dari tantangan situasi yang dihadapi, G20 sebagai sebuah forum penting perlu mengordinasikan permasalahan ekonomi global dan tetap berkomitmen untuk mewujudkan aksi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.” Sebagai pemimpin Presidensi G20, Indonesia akan terus menjaga integritas dan efektivitas G20 sejalan dengan prinsip-prinsipnya, di tengah situasi menantang saat ini dengan memprioritaskan dialog terbuka dan berfokus pada aksi konkret. Hasil dari pertemuan FMCBG tahun ini dirangkum dalam dokumen Chair’s Summary yang terdiri dari 14 paragraf. Chair Summary telah dipublikasikan melalui website G20. Hasill ini salah satunya membuktikan bahwa anggota negara G20 mendukung agenda utama Presidensi Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger,” dan berkomitmen untuk bersama menghadirkan aksi yang nyata.

Pada pembahasan agenda ekonomi global dan risikonya, diskusi terdiri dari dua topik utama: situasi ekonomi global saat ini beserta tantangannya, termasuk  mengenai dampak pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina terhadap prospek ekonomi global, inflasi global, serta ketahanan pangan dan energi; serta exit strategy dan scarring effect dari pandemi. Banyak anggota menyadari bahwa ketidakseimbangan permintaan dan penawaran telah memperberat tantangan yang ada akibat disrupsi rantai pasok global dan kenaikan harga pangan serta energi. Kondisi ini memicu peningkatan inflasi yang menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan terutama bagi kelompok rentan. Para anggota menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan ekonomi guna mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Untuk memastikan exit strategy yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mengatasi scarring effect, Presidensi Indonesia telah menyusun G20 Presidency Note on Policy Setting for Exit Strategies to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth.

Pada isu kesehatan global, semua anggota menekankan komitmen untuk mengutamakan aksi kolektif dan terkoordinasi dalam rangka mengendalikan pandemi. Para anggota juga menyambut terbentuknya Financial Intermediary Fund (FIF) bagi Persiapan, Kesiapsiagaan dan Respon (Preparedness, Prevention, and Response/PPR). FIF merupakan bukti konkret guna membangun arsitektur kesehatan global dalam PPR dengan memastikan ketersediaan, keberlanjutan, koordinasi aspek keuangan pasca pemulihan pandemi. Semua anggota akan terus mendiskusikan pengembangan tata kelola FIF termasuk dengan mengikutsertakan peran koordinasi pusat dari WHO, berkiblat pada semangat G20 yang inklusif bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, serta tambahan mitra di luar anggota G20; dan aturan pengoperasiannya, dengan target peluncuran di September 2022. Beberapa anggota G20 secara resmi telah mengumumkan kontribusi mereka bagi FIF, dan anggota lainnya secara aktif mempertimbangkan untuk turut berkontribusi. Hingga saat ini, komitmen sebesar USD 1.28 miliar telah diamankan untuk FIF  yang mencakup kontribusi dari Amerika Serikat, Komisi Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura, Inggris, Wellcome Trust, dan Bill and Melinda Gates Foundation. Pertemuan Ketiga FMCBG ini juga telah menerima janji kontribusi tambahan dari Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang dan Korea.

Mengenai komitmen untuk mendorong ketahanan finansial global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko dari volatilitas arus modal yang meningkat, efek negatif spillover, dan kondisi pasar yang tidak menentu dengan memasukkan reviu komplit IMF Institutional View (IV) dalam Liberalisasi dan Pengelolaan Arus Modal, melanjutkan pengoptimalan Kerangka Kebijakan Terintegrasi IMF, dan Kerangka Stabilitas Makro-Finansial. G20 juga berkomitmen untuk melanjutkan diskusi mengenai implikasi makro-finansial dari Central Bank Digital Currencies (CBDCs) mengingat hal tersebut dikembangkan untuk memfasilitasi pembayaran cross-border seraya menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan. Prakarsa bersama antara Presidensi G20 Indonesia dan Bank For International Settlement (BIS) Innovation Hub melalui TechSprint 2022 dimaksudkan untuk meluruskan perdebatan mengenai solusi yang praktikal dan layak untuk menerapkan CBDCs

Pada isu keuangan berkelanjutan, anggota menggarisbawahi peran penting dari keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif, dan dalam rangka pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan tujuan yang ingin dicapai dari Perjanjian Paris. Anggota juga memuji progres terkait Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20; menyusun kerangka untuk transisi keuangan dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan; meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan; dan membahas dukungan kebijakan yang mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi. Sejaln dengan agenda pembahasan, pada tanggal 14 Juli menjadi titik pencapaian Indonesia dengan peluncuran Indonesian Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. ETM diharapkan menjadi rencana ambisius yang memungkinkan peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi kepada energi yang lebih ramah lingkungan menuju nol emisi karbon dengan mekanisme adil dan terjangkau.

Pada isu infrastruktur, anggota menekankan komitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau. Anggota juga menerima perkembangan atas penyusunan kerangka kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan, yang akan melengkapi investasi dari sumber lainnya, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh MDBs, dan dalam menyusun alat kebijakan untuk menggerakan mekanisme pendanaan untuk peningkatan investasi infrastruktur di perkotaan dan daerah. Anggota juga mendukung cetak biru G20 untuk meningkatkan pembiayaan Infratech dan mempersilahkan pengembangan Global Infrastructure Hub untuk jangka panjang. Presidensi Indonesia berterima kasih kepada para anggota atas komitmen yang tengah berjalan untuk mengimplementasikan kesepakatan atas dua pilar paket pajak internasional G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berjalan terkait Pilar Satu dan menerima penyelesaian Pilar Dua Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules, yang akan membuka jalan untuk implementasi yang konsisten pada tingkat global sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBe. Para anggota mendorong OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu, termasuk penandatanganan Konvensi Multirateral pada paruh pertama 2023, dan mendorong Kerangka Inklusif untuk menyelesaikan negosiasi yang akan mengizinkan pengembangan Instrumen Multilateral untuk implementasi Subject to Tax Rules (STTR) di bawah Pilar Dua. Para anggota juga menekankan kembali tujuan untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sesuai pembahasan dalam G20 Ministerial Symposium on Tax and Development, dan mengetahui Peta Jalan G20/OECD baru untuk Negara Berkembang dan Pajak Internasional. Para anggota mendukung perkembangan yang dibuat untuk implementasi standar transparansi pajak yang sudah disetujui secara internasional, termasuk upaya secara regional serta mendukung penandatanganan Asia Initiative Bali Declaration.

Anggota menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional, termasuk memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman atau safety net keuangan global; memobilisasi Special Drawing Rights (SDR) yang hingga saat ini telah berhasil dikumpulkan sebesar USD 73 miliar; jumlah ini diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk mengatasi kerentanan utang. Pada 16 Juni, Komite Kreditur untuk Zambia telah dibentuk dan mengadakan pertemuan pertamanya; dan terus bekerja secara kolaboratif dengan MDBs untuk mendukung negara-negara yang rentan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Terkait masalah sektor keuangan, para anggota membahas exit strategy dari COVID-19 guna mendukung pemulihan yang adil berkenaan dengan aspek stabilitas keuangan, dan scarring effects. Didiskusikan juga upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI), risiko keuangan terkait iklim; aset kripto; inklusi dan digitalisasi keuangan; dan inisiatif kesenjangan data baru. Para anggota mendukung penguatan ketahanan sistem keuangan global dan meminta Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board/FSB) untuk mengintensifkan pemantauannya. Dalam hal ini para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan global, termasuk melalui koordinasi berkelanjutan dari langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional. Para anggota juga menyambut baik Laporan Interim FSB terkait exit strategy dan scarring effect dari COVID-19, serta mengharapkan laporan akhir sebelum KTT G20 pada bulan November.

G20 melanjutkan pembahasan mengenai sistem pembayaran di era digital untuk menghasilkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklsuif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian dunia. Peta jalan G20 atau G20 Roadmap untuk meningkatkan pembayaran lintas batas yang cepat, murah, aman, dan inklusif. Sebagai contoh implementasi regional pada G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payment Roadmap, bank sentral di negara ASEAN-5 akan menandatangani General Agreement on Payment Connectivity pada ASEAN-5 Central Banks pada November 2022. 

Presidensi G20 Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian side events yang diselenggarakan bersama dengan pertemuan G20 dalam kerangka tema Presidensi Indonesia, Recover Together, Recover Stronger’. Seminar Tingkat Tinggi G20 berjudul Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity yang berkolaborasi dengan Saudi Arabia bertujuan untuk mengatasi isu pangan yang sedang terjadi berikut tantangannya, serta potensi kolaborasi global. Pada topik terkait, Presidensi Indonesia berharap dapat memahami perspektif dan mengumpulkan data terkini mengenai situasi yang terjadi untuk mengidentifikasi solusi yang berbasis data. Selain itu, perlunya mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan pasar, mendukung perdagangan pertanian dan pasar pupuk, serta proposal mengenai bagaimana kolaborasi global dapat diperkuat untuk megatasi kerawanan pangan dan masalah terkait. Dalam Seminar Tingkat Tinggi berjudul Macroeconomic Policy Mix for Stability and Economic Recovery, para negara anggota juga membahas pentingnya koordinasi yang kuat antar pembuat kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang berperan dalam pemulihan ekonomi. Presidensi G20 Indonesia juga mengadakan 2022 G20 Infrastructure Dialogue, Asia Initiative Bali Declaration, dan beberapa side event lainnya. Pembahasan di semua side event membawa pengayaan dan perspektif baru untuk diskusi yang dilakukan selama dua hari terakhir. Untuk itu, Presidensi Indonesia berterima kasih kepada semua Menteri dan Gubernur yang telah berbagi pandangan pada acara side events ini.

Presidensi G20 Indonesia menegaskan kembali bahwa G20 perlu mengirimkan pesan yang  jelas kepada masyarakat dunia bahwa G20 memegang komitmen kuat untuk bertindak nyata. Dengan kata lain, semua anggota perlu memastikan implementasi  kebijakan yang dihasilkan dari G20  untuk menjawab tantangan global saat. Melalui inisiatif konkret, dunia akan segera pulih dan bangkit lebih kuat. Recover Together, Recover Stronger.

Diskusi dan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada High-Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation

Nusa Dua, 16 Juli 2022 – Kementerian Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia telah melaksanakan High Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation – sebagai bagian dari rangkaian pertemuan The Third Series of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), 11-17 Juli 2022 di Bali. Pertemuan ini dilakukan dalam format hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

The High-Level Breakfast Discussion on Climate Mitigation dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil diskusi teknis pada pertemuan the Policy Levers Forum yang telah diselenggarakan di sela pertemuan the Sustainable Finance Working Group pada tanggal 13 Juni 2022 sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Forum tersebut tersebut merupakan sarana para Menteri dan Gubernur Bank Sentral untuk berbagi pengalaman, kesuksesan, dan pandangan dari upaya global mengatasi perubahan iklim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka diskusi dengan melaporkan intisari pembahasan dari the Sustainable Finance Working Group Policy Levers Forum. Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan menyampaikan arah kebijakan untuk mendorong transisi menuju investasi berkelanjutan dan bagaimana kebijakan yang akan ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari OECD mengenai hasil awal kajian mitigasi perubahan iklim termasuk dampaknya terhadap ekonomi makro, fiscal, dan sektor lingkungan. Perwakilan dari the International Panel on Climate Change (IPCC) dan the International Monetary Fund (IMF) juga menyampaikan pandangan mereka.

Dalam diskusi, para menteri dan gubernur bank sentral saling bertukar pengalaman mengenai kebijakan domestik masing-masing negara yang sedang atau akan dijalankan terkait upaya mengatasi perubahan iklim dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Diskusi juga secara khusus membahas instrumen dan inisiatif kebijakan perubahan iklim (climate-related policy levers) termasuk kerangka bauran kebijakan yang disesuaikan dan mekanisme transisi energi (seperti contoh inisiatif dalam kerangka kermitraan Just Transition Partnerships) untuk mempromosikan transisi ekonomi hijau yang inklusif. Diskusi juga membahas lebih lanjut terkait The G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah disahkan oleh pimpinan negara anggota G20 pada Oktober 2021 yang menyoroti peran instrumen kebijakan publik untuk memberikan sinyal pada pasar keuangan terkait transisi iklim, investasi dalam keuangan berkelanjutan, dan upaya mendorong partisipasi permodalan publik dan sector swasta dalam investasi berkelanjutan.

Instrumen kebijakan transisi yang adil dapat digunakan sebagai mekanisme transisi yang mendukung ketersediaan energi bersih, mendorong pengurangan dan penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan juga menjadi dasar penetapan harga karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk mencapai target karbon netral, implementasi the Paris Agreement dan target agenda 2030, setiap negara diharapkan dapat merumuskan kebijakan transisi dengan menggunakan pendekatan yang efisien agar dapat mengkatalisasi komitmen pasar terhadap pengurangan emisi karbon, mendukung upaya transisi energi bersih kepada negara berkembang dan rentan, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi domestik masing-masing negara.

Diskusi pada the High-level Breakfast Discussion on Climate Mitigation ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan G20 mengenai aksi perubahan iklim global di masa mendatang khususnya untuk memperkuat sinergi dengan inisiatif global lain seperti the Coalition of Finance Ministers for Climate Action atau the Climate Club.

Menkeu Indonesia dan Republik Korea Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Investasi dan Industri

Nusa Dua, 15 Juli 2022 – Mengakhiri hari pertama Pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors Ketiga (3rd FMCBG), Menteri Keuangan RI (Menkeu) melakukan pertemuan bilateral secara fisik dengan Mr. Choo Kyung-ho, Deputi Perdana Menteri Republik Korea (Korea), pada 15 Juli 2022. Ini merupakan pertemuan pertama kedua pihak, setelah Choo dilantik sebagai Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea pada 11 Mei 2022.

Dalam pertemuan tersebut, Choo mengapresiasi kepemimpinan Indonesia sebagai Presidensi G20 karena mampu menjaga keutuhan G20 di tengah tensi politik yang belum mereda. Choo juga mengapresiasi Presidensi Indonesia yang mampu meraih pencapaian-pencapaian dari agenda Finance Track. Salah satunya adalah pendirian Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF). Deputi Choo kemudian menambahkan, “berbagai risiko global yang menghantui dunia sebaiknya tidak diperburuk dengan tren proteksionisme dari beberapa negara.”

Menkeu berterima kasih terhadap dukungan Korea terhadap Presidensi Indonesia. Menkeu juga memberikan ucapan selamat kepada pemerintahan baru Korea, dan meyakini bahwa hal ini dapat membuka banyak kesempatan bagi kerja sama bilateral yang lebih kuat. “Tidak hanya business-to- business, Indonesia dan Korea juga memiliki hubungan people-to-people yang erat. Salah satunya melalui budaya K-pop yang sangat digemari di Indonesia, sehingga Korea memiliki citra yang baik di mata penduduk Indonesia,” tambah Menkeu.

Choo lalu menyatakan bahwa banyak pebisnis Korea yang tertarik untuk berkolaborasi di bidang otomotif, industri baja, dan industri kimia. Menkeu menyambut baik minat Korea Selatan tersebut, dan menambahkan bahwa rencana transformasi bidang energi dan manufaktur yang lebih bersih (green energy and green industry) akan memperlebar peluang kolaborasi di bidang tersebut. “Potensi kerja sama ekonomi masih terbuka lebar, misalnya saat ini Indonesia sedang melakukan transformasi green energy yang juga memberikan kesempatan besar bagi perusahaan Korea Selatan – khususnya di sektor manufaktur seperti industri mobil listrik”, urai Menkeu.

Seminar Tingkat Tinggi Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity

Nusa Dua, 15 Juli 2022 – Kementerian Keuangan Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyelenggarakan High Level Seminar Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity – sebagai bagian dari Seri Ketiga Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20, 11-17 Juli 2022 di Bali. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dari beberapa anggota G20, serta pemimpin berbagai organisasi internasional. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengatasi tantangan terkait ketahanan pangan serta membahas potensi kolaborasi global untuk mengatasi tantangan tersebut.

Isu ketahanan pangan telah menjadi topik diskusi G20 pada tahun-tahun sebelumnya, namun demikian, Program Pangan Dunia (the World Food Program-WFP), menginformasikan bahwa jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2019, dari 135 juta menjadi 345 juta. Perang di Ukraina dan pembatasan ekspor memperburuk dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan ketidaksesuaian penawaran dan permintaan produk pangan, sehingga mengakibatkan kenaikan harga pangan. Dalam hal ini, harga pangan dunia melonjak hampir 13% pada bulan Maret dan berpotensi mencapai 20% menjelang akhir tahun 2022. Terdapat kemungkinan bahwa tantangan terhadap ekonomi global masih akan terus berlanjut, mengakibatkan harga pangan tetap tinggi di masa mendatang. Terkait dengan itu, diskusi tingkat tinggi ini dimaksudkan untuk mendorong pembentukan sistem kolaborasi dan kerja sama global untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan isu- isu terkait, di bawah Kepresidenan G20 Indonesia.

Menteri Sri Mulyani membuka seminar dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar negara dan organisasi internasional. “Saat ini terdapat urgensi untuk menangani masalah terkait ketahanan pangan. Pengerahan berbagai fasilitas pembiayaan sangat diperlukan untuk untuk mengatasi masalah kelaparan dan menciptakan stabilitas sosial dan keuangan, terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Kita harus memastikan terciptanya sistem kolaborasi dan kerja sama untuk mengatasi kerawanan pangan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap memperhatikan isu keberlanjutan ekonomi dan lingkungan,” kata Menteri Sri Mulyani di pembukaannya.

Diskusi di dalam seminar ini dibagi menjadi 2 sesi yang dihadiri oleh Menteri dari Amerika Serikat, Brazil, India, Indonesia, Italia, dan Senegal, serta pejabat tinggi dari World Trade Organizations, Food and Agricultural Organization, IFAD, IMF, World Bank, dan PBB.

Sesi pertama membahas topik “Ensuring food security and ending hunger”. Sesi ini mendiskusikan perspektif berbagai negara terkait situasi kerawanan pangan terkini dan mengeksplorasi solusi untuk jangka pendek dan merancang program yang bersifat jangka panjang. Sedangkan sesi kedua, “Global Collaboration: The Way Forward”, mengeksplorasi solusi untuk mengurangi masalah kekurangan pasokan pangan, mendukung perdagangan produk pertanian dan pupuk, serta usulan untuk penguatan kolaborasi global dalam mengatasi kerawanan pangan dan isu-isu terkait.

Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Yellen Sepakat Membahas Isu Lingkungan, Pangan, dan Energi Untuk Mencapai Pemulihan Ekonomi Dunia Secara Bersama

Nusa Dua, 15 Juli 2022 – Di sela-sela memulai hari pertama Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank G20 (3rd Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral fisik dengan Ms. Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini merupakan pertemuan fisik pertama antara kedua menteri setelah Spring Meetings IMF-World Bank 22 April lalu.

Kedua pihak mengawali pertemuan dengan membahas isu-isu energi dan lingkungan, serta kebijakan negara masing-masing terkait isu tersebut. Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya langkah konkret dan teknis, tidak sebatas pada ranah konseptual, untuk mendukung implementasi peralihan penggunaan pembangkit listrik ke sumber energi yang ramah lingkungan, di mana memerlukan pembiayaan yang besar. Salah satunya adalah melalui kebijakan Energy Transition Mechanism (ETM) yang telah diinisiasi dan dicanangkan oleh Indonesia bersama Bank Pembangunan Dunia (Asian Development Bank/ADB).

Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Yellen sepakat untuk menggarisbawahi bahwa konsekuensi isu geopolitik yang belum mengalami de-eskalasi menjadi penyebab krisis pangan dan energi yang sedang terjadi. Hal ini mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik di Ukraina menjadi salah satu pemicu terus melambungnya harga energi dunia, dan menyebabkan munculnya tantangan pada perekonomian global. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai opsi kebijakan perlu didiskusikan agar pasokan minyak dunia tetap terjaga dan harga minyak dunia dapat kembali kepada level sebelum konflik. Menkeu Sri Mulyani menanggapi, penanganan krisis pangan dan energi di dunia harus diakselerasi karena sejatinya siapapun berhak untuk mengakses makanan dan energi secara terjangkau.” Menkeu Sri Mulyani akan mendiskusikan usulan AS tersebut untuk dibahas bersama-sama dengan menteri terkait yang menangani sektor energi.

Menkeu Sri Mulyani juga menegaskan bahwa hasil dari Pertemuan Ketiga FMCBG akan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dunia. Hal tersebut selaras dengan semangat Presidensi G20 Indonesia untuk terus bekerja keras dan berkontribusi dalam menangani berbagai permasalahan utama di dunia. Hal tersebut juga menjadi bukti nyata atas signifikansi dan relevansi peran Presidensi G20 Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi global secara bersama, selaras dengan arah tema Presidensi G20 Indonesia, “Recover Together, Recover Stronger”.

G20 Infrastructure Investors Dialogue Dorong Partisipasi Swasta dalam Pemenuhan Gap Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

dari kiri ke kanan : Secretary General of D20 Long-Term Investors Club Enrico Petroceli, Dirjen PPR Kemenkeu LLuky Alfirman, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Sekjen OECD Cormann, ceo global infrastructure

Nusa Dua, 15 Juli 2022 – Agenda investasi infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure investment) menjadi salah satu agenda utama Presidensi Indonesia dalam G20 di tahun 2022, khususnya pada bidang infrastruktur (Infrastructure Working Group/IWG). Agenda tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia dalam G20 2022 menuju sustainable, inclusive, dan resilient recovery untuk mewujudkan “Recover Together, Recover Stronger”. Investasi infrastruktur berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan pascapandemi COVID-19. Kemampuan fiskal yang terbatas terutama pada negara berkembang menjadi tantangan utama dalam memenuhi gap kebutuhan infrastruktur berkelanjutan.

Investors Dialogue bertujuan untuk mendengar perspektif sektor swasta tentang peran yang diharapkan dari negara G20 melalui berbagai inisiatif global dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Dialog yang terbagi dalam tiga sesi diskusi yang difokuskan untuk membahas: (i) perspektif investor mengenai bagaimana mendorong hasil kerja G20 untuk dapat memberikan peluang investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, serta mengelaborasi risiko dan tantangan dalam investasi infrastruktur; ii) perspektif negara berkembang dan daerah (sub-nasional) mengenai apa yang dapat dilakukan negara-negara G20 untuk menciptakan proyek infrastruktur berkelanjutan yang lebih bankable bagi negara berkembang dan pemerintah daerah (sub-nasional), khususnya terkait dengan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG); dan iii) meminta masukan dari pembicara dan investor terhadap draf G20 Framework on Sustainable Infrastructure yang saat ini sedang disusun oleh GI Hub sebagai salah satu deliverable IWG.

Peran sektor swasta dan investor global tentu sangat penting dalam pemenuhan gap pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, namun hal ini dihadapkan dengan berbagai risiko dan tantangan berinvestasi. Untuk menjembatani hal ini, Presidensi Indonesia berkolaborasi dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the D20 Long-Term Investors Club (D20-LTIC), dan Global Infrastructure Hub (GIH) mengadakan G20 Infrastructure Investor Dialogue. Kegiatan yang mengangkat tema “Leveraging Private Sector Participation in Sustainable Infrastructure Investment” ini dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 15 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. Acara ini merupakan bagian rangkaian side event dari agenda Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (3rd FMCBG).

Menteri Keuangan Italia, Arab Saudi, dan Sekretaris Jenderal OECD hadir dalam acara maupun melalui daring untuk menyampaikan sambutan. Dalam kesempatan kali ini, Menteri Keuangan Indonesia turut hadir untuk memberikan closing remark. Selain dihadiri negara anggota G20, berbagai organisasi internasional, lembaga keuangan, dan sektor swasta ikut diundang untuk mengikuti sesi dialog dengan narasumber dari perwakilan lembaga keuangan dan sektor swasta, antara lain D20-LTIC, European Investment Bank (EIB), Clifford Capital Singapore, Saudi Industrial Development Fund (SIDF), CDG Développement Morroco, KfW, Long-term Infrastructure Investors Association, dan Global Infrastructure Basel Foundation. CEO Indonesia Investment Authority (INA) dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) turut menjadi narasumber untuk berbagi perspektif mengenai investasi infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Dalam closing remark, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa investasi pembangunan berkelanjutan memiliki masalah kesenjangan pembiayaan yang serius. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan Bank Pembangunan Nasional dan Internasional. Beberapa masukan penting dalam dialog disorot oleh Menteri Keuangan diantaranya peningkatan kapasitas dalam Project Preparation, perlunya memastikan kualitas infrastruktur tersebut sejalan dengan prinsip Enviroment, Social Governance (ESG), serta pentingnya peningkatan kapasitas manajemen proyek infrastruktur. Selain itu Menteri Keuangan juga mendorong dukungan dari GIH, OECD, dan lembaga Internasional lainnya untuk memberikan dukungan bagi negara berkembang yang mengadapi tantangan kapasitas administrasi, regulasi, transparansi, dan kapasitas project preparation. Masukan tersebut penting untuk Indonesia dan negara berkembang untuk membangun kerangka pembangunan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kualitas deliverables G20 khususnya dalam topik infrastruktur.

Komitmen G20 di bawah Presidensi Indonesia tahun 2022 dalam investasi infrastruktur berkelanjutan adalah sebagai upaya G20 untuk menindaklanjuti 2021 Sustainable Finance Roadmap serta mengembangkan infrastruktur sebagai salah satu kelompok aset yang memiliki karakteristik investasi sehingga menarik bagi para investor. “Di tahun 2022, FMCBG telah sepakat mengembangkan kerangka kerja (framework) untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam rangka meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan. Framework ini bertujuan untuk meningkatkan dampak, skala, keterjangkauan, dan kecepatan dalam investasi infrastruktur, sekaligus memastikan transisi yang tertib dan adil. Agar kita menuju ke arah yang benar, dialog berkelanjutan dengan sektor swasta dalam membahas isu ini harus dipertahankan.” tambah Menkeu.

Hasil dari dialog ini diharapkan dapat menjadi input dalam penyelesaian deliverable pada agenda investasi infrastruktur berkelanjutan serta mampu memberikan sinyal positif kepada investor, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memobilisasi investasi sektor swasta ke dalam infrastruktur berkelanjutan.

Indonesia Luncurkan Country Platform untuk Mekanisme Transisi Energi

Source : Ministry of Finance

Nusa Dua, 15 July 2022 – Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam penanganan perubahan iklim. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah peluncuran Country Platform untuk Mekanisme Tansisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) bersama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). “Peluncuran ini sangat tepat, khususnya pada awal pertemuan Presidensi G20 Indonesia. Ini merupakan momentum penting untuk mendorong seluruh anggota dan negara lain untuk menjalankan komitmen pembiayaan iklim mereka dengan inisiatif yang nyata dan dapat diimplementasikan”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu pada Soft Launching of Indonesia’s ETM Country Platform, Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, sebagai bagian dari rangkaian Side Events Pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 Ketiga 2022. ETM sendiri merupakan rencana ambisius yang dapat mendorong peningkatan infrastruktur energi Indonesia dan mempercepat transisi energi menuju emisi nol bersih dengan cara yang adil dan terjangkau di 2060 atau dipercepat.

Sejak pertemuan Menteri Keuangan dengan ADB untuk mengumumkan kerjasama baru peluncuran ETM Indonesia pada November 2021 yang lalu, Indonesia telah mengembangkan desain implementasi ETM yang efektif dan terukur. Indonesia juga telah sepakat untuk menetapkan serangkaian tujuan dan milestone yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan menuju Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Indonesia dan COP 27 di Mesir nanti.

Indonesia menaruh prioritas tertinggi pada transisi energi menuju energi yang lebih bersih. Namun dengan transisi ini, Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa perekonomian dapat terus tumbuh dan memerlukan lebih banyak energi dan listrik, namun pada saat yang sama harus mengurangi emisi. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kombinasi dari upaya pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga batu bara dan secara bersamaan, melakukan pengembangan energi terbarukan. Early retirement akan dilaksanakan secara terukur dan bertahap dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah memastikan bahwa transisi ini tetap terjangkau (affordable) bagi masyarakat, dunia usaha, dan juga bagi APBN.

ETM sendiri terdiri dari dua skema. Pertama, skema Fasilitas Pengurangan Emisi (Carbon Reduction Facility / CRF) digunakan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di Indonesia. Sementara, skema Fasilitas Energi Bersih (Clean Energy Facility /CEF) ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi hijau. Mekanisme ini diharapkan menjadi solusi bersama bagi masyarakat, investor, perekonomian daerah, dan lingkungan.

Untuk sampai pada level implementasi, pengaturan dalam mekanisme tersebut harus didefinisikan dengan baik, termasuk lembaga yang berpartisipasi, instrument pembiayaan,

tantangan, dan manfaat atau kerugian keuangan dan ekonomi yang diharapkan. Terkait hal ini,

country platform mengakomodasi pendekatan holistik yang dibutuhkan untuk implementasi ETM.

Country platform untuk ETM menjadi kerangka yang menyediakan kebutuhan pembiayaan dalam mempercepat transisi energi nasional dengan memobilisasi dana yang bersumber dari publik dan swasta secara berkelanjutan. Platform ini dan mekanisme terkait lainnya akan diturunkan dari kerangka kebijakan yang lebih luas mengenai transisi energi yang adil untuk mencapai target National Determined Contributions (NDC) dan emisi nol bersih (Net- Zero Emission / NZE). Platform ini juga menyambut baik keterlibatan seluruh investor, termasuk Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia National Authority / INA), Aliansi Keuangan Glasgow untuk Emisi Bersih (Glasgow Financial Alliance for Net Zero / GFANZ), dan bank pembangunan multilateral lainnya, negara, sektor swasta, dan filantropis.

Country platform ini merupakan model yang dapat digunakan oleh negara-negara lain. Untuk memastikan efektivitasnya, country platform ETM dapat disesuaikan dan diadaptasi berdasarkan konteks lokalitas dan kebutuhan masing–masing negara sesuai dengan spesifikasi, prioritas, dan peraturannya. Sumber investasi country platform Indonesia akan berasal dari pembiayaan campuran (blended finance) melalui PT SMI, termasuk filantropis, lembaga pembangunan bilateral atau multilateral, dan lembaga pembiayaan iklim. Beberapa sumber pembiayaan termasuk dari Aliansi Pembiayaan Glasgow Untuk Nett Zero dan SDG Indonesia One (SIO).

Country platform ETM akan menjadi salah satu deliverable nyata dalam Presidensi G20 Indonesia. Indonesia akan terus berupaya untuk menjadi contoh bagi negara lain dan berharap agar komitmen yang sama dapat diimplentasikan oleh negara dan mitra pembangunan lain di kawasan dan global”, tutup Febrio.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 Memulai Rangkaian Pertemuan Ketiga Presidensi G20 Jalur Keuangan

Nusa Dua, Bali, 15 Juli 2022 — Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister’s & Central Bank Governor’s Meeting/FMCBG) Negara G20 resmi dimulai secara hybrid di Nusa Dua, Bali (15/7). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga FMCBG pada jalur keuangan (finance track) di bawah Presidensi Indonesia, setelah sebelumnya diselenggarakan pada bulan Februari 2022 di Jakarta dan April 2022 di Washington D.C. Pertemuan FMCBG yang akan berlangsung selama dua hari ke depan didahului pertemuan tingkat Deputi (Finance & Central Bank Deputies’ Meeting /FCBD) yang telah dilaksanakan secara hybrid pada 13-14 Juli 2022 di lokasi yang sama. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 tersebut bertujuan mendorong ekonomi global mencapai pemulihan bersama yang  lebih kuat di tengah meningkatnya tantangan yang  semakin mengemuka.

Rangkaian pertemuan ketiga FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia ini dihadiri oleh delegasi asing secara fisik dengan jumlah terbesar selama periode Presidensi G20 Indonesia. Secara akumulatif, sebanyak 407 delegasi asing hadir secara fisik di Bali dan 120 delegasi hadir secara virtual. Di samping itu, tercatat 19 Menteri Keuangan dan 11 Gubernur Bank Sentral hadir secara fisik.

Dalam kesempatan ini, Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina untuk hadir secara virtual. Kehadiran mayoritas delegasi negara G20, negara terundang (invitees), dan organisasi internasional secara fisik di Bali menunjukkan keseriusan dan komitmen global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia dan mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya tantangan global

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia akan bersama-sama memimpin pertemuan. Dalam pembukaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, “G20 perlu melangkah lebih jauh, dengan melakukan tindakan nyata yang  didasari semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus, untuk mengatasi tantangan global.” Pada pertemuan ini, para delegasi akan membahas tujuh agenda prioritas maupun legacy pada jalur keuangan yaitu:

(i) Ekonomi global dan risikonya. Presidensi G20 Indonesia terus melanjutkan diskusi terkait kondisi perekonomian global terkini dan respon kebijakan yang  tepat dalam mencapai pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan dengan meningkatnya tekanan inflasi, disrupsi rantai pasok global, ketidakseimbangan permintaan (demand) dan ketersediaan penawaran (supply), peningkatan  harga komoditas dan energi akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina

(ii) masa yang akan datang. Pertemuan juga akan mendiskusikan langkah tindak lanjut dari pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan. Saat ini, komitmen yang telah terkumpul sekitar USD 1.1 milyar. Semua negara G20 dan bahkan beberapa negara non-G20 dan juga organisasi internasional menyatakan dukungan dan komitmen kontribusi ke dana multilateral ini. Hal ini menjadi salah satu hasil kongkrit dari kepemimpinan yang kuat dari Indonesia sebagai Presidensi G20.

(iii) Arsitektur keuangan internasional. G20 tengah mencari upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan utang negara miskin, dan mendorong penguatan ketahanan keuangan global jangka panjang yang antara lain dilakukan dengan upaya menjaga aliran modal asing yang  berkelanjutan dengan tetap memitigasi risiko terhadap volatilitas aliran modal dan penguatan jaring pengaman keuangan global.

(iv) Isu pada sektor keuangan. G20 akan terus mendiskusikan strategi normalisasi kebijakan serta mitigasi dampak jangka panjang dari pandemi (scarring effect) di sektor keuangan serta upaya untuk memperkuat sektor keuangan global melalui pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi dan digitalisasi, serta pengaturan sistem pembayaran lintas batas. Selain itu, G20 jupa terus meninpkatkan upaya untuk mendorong inklusi keuangan bagi kelompok yang rentan melalui pemanfaatan digitalisasi.

(v) Keuangan berkelanjutan. Di tahun ini Presidensi G20 Indonesia tengah fokus memajukan 3 (tiga) agenda utama yaitu pengembangan kerangka kerja transisi keuangan (transition finance) dan peningkatan kredibilitas komitmen institusi keuangan terhadap transisi ekonomi hijau, meningkatkan keuangan berkelanjutan dengan peningkatan akses dan keterjangkauan instrumen hijau, serta diskusi terkait instrumen kebijakan yang dapat memberikan insentif pembiayaan dan investasi. Keseluruhan agenda dimaksud untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau

(vi) Pembangunan infrastruktur. G20 akan mendiskusikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau. Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, G20 menyusun kerangka kerja peningkatan partisipasi swasta dalam mendukung infrastruktur berkelanjutan

(vii) Perpajakan internasional. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 juga terus mendorong agenda terkait dengan perpajakan international dengan memastikan implementasi kesepakatan global di tahun 2021 berupa dua pilar G20/OECD

Presidensi G20 Indonesia terus mendorong semangat multilateralisme dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 dengan terus memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh terhadap agenda utama G20. Presidensi G20 Indonesia juga terus mendorong hasil yang  kongkrit yang berdampak langsung bagi proses pemulihan ekonomi global, sehingga dapat recover together, recover stronger.

Presidensi G20 Indonesia Peroleh Dukungan Agenda Keuangan Berkelanjutan Hingga Ketahanan Pangan dalam Diskusi dengan India, Australia, UK, dan ADB

Nusa Dua, 14 Juli 2022 – Menteri Keuangan RI (Menkeu), Sri Mulyani dan jajarannya kembali melakukan pertemuan bilateral secara fisik dan virtual, sehari sebelum perhelatan Pertemuan Ketiga Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) dimulai. Menkeu berdiskusi dengan tiga Menteri Keuangan anggota G20, yaitu Menteri Keuangan India, Ms. Nirmala Sitharaman, Treasurer Australia Mr, Jim Chalmers, dan UK Chancellor Mr. Nadhim Zahawi. Di samping bertemu dengan menteri- menteri keuangan dari negara anggota G20, Menteri Keuangan RI (Menkeu) juga berkesempatan untuk menemui Mr. Masatsugu Asakawa, Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Agenda diskusi pertemuan bilateral yang dilakukan Menkeu membahas isu-isu strategis seperti krisis pangan akibat kondisi geopolitik, ketersediaan vaksinasi COVID-19, penerapan Energy Transition Mechanism (ETM) demi mendukung keuangan berkelanjutan, penguatan ekonomi Kawasan Asia, penguatan sumber daya manusia, serta Presidensi G20 Indonesia.

Pembahasan mengenai krisis pangan menjadi salah satu agenda diskusi utama antara Menkeu dan Menteri Keuangan India dan Treasurer Australia. Para Menteri Keuangan tersebut mendiskusikan tantangan terhadap pemulihan yang belum selesai antara lain krisis pangan yang terjadi akibat tensi geopolitik yang belum mereda. Menurut Ms. Nirmala, salah satu kawasan yang merasakan dampak signifikan adalah kawasan Afrika, mengingat ketergantungan negara-negara Afrika pada Ukraina sebagai pemasok bahan pangan di negaranya. Shitaraman menyampaikan perlunya pembahasan hal ini oleh para pemimpin dunia secara mendalam. Menanggapi hal tersebut, Menkeu menyampaikan inisiasi Indonesia untuk berdiskusi isu ketahanan pangan melalui seminar mengenai Food Insecurity pada FMCBG ketiga 2022. Hal ini harus diikuti dengan kerjasama yang lebih konkret khususnya untuk ketersediaan dan harga pangan.

Isu krisis pangan dan efek spillover perang menjadi perhatian UK Chancellor, Mr. Zahawi. Ia menilai perlu adanya tangible solution untuk semua lapisan masyarakat dan pelaku bisnis yang saat ini terancam dampak inflasi tinggi, kenaikan harga pangan dan energi. Chancellor juga menggarisbawahi pentingnya untuk menjaga perdagangan bebas dan menghindari pelarangan ekspor yang dapat memperburuk dampak konflik geopolitik. Dukungan penuh juga perlu diberikan terhadap bank capital adequacy framework, khususnya untuk membantu negara-negara least developed countries. Menanggapi hal itu, Menkeu memahami adanya perubahan politik di UK dan mengapresiasi peran penting UK dalam berbagai isu strategis. Menkeu sepakat bahwa dalam perkembangannya perang berikut efek rampatan (spillover effect)-nya menyebabkan penderitaan bagi umat manusia. Diperlukan peran dari G20 khususnya melalui Jalur Keuangan atau Finance Track untuk tetap aktif berdiskusi dan mengupayakan solusi yang nyata. “G20 tetap akan menjadi forum ekonomi premier seperti halnya di tahun 2008 dalam merespon krisis ekonomi baik sekarang maupun di masa mendatang”, tegas Menkeu. Adapun pembahasan mengenai akses dan ketersediaan vaksin menjadi hal utama yang juga didiskusikan bersama Menteri Nirmala dan Mr. Asakawa. Menkeu menyepakati pentingnya menjaga akses dan ketersediaan vaksinasi COVID-19 yang tidak boleh diabaikan mengingat pandemi belum sepenuhnya teratasi. Asakawa membahas salah satu kegiatan pembiayaan ADB kepada sektor farmasi. Menkeu memahami rasionalisasi kebutuhan pembiayaan di sektor tersebut sebagai salah satu bentuk reformasi di sektor kesehatan. Langkah reformasi tersebut salah satunya ditujukan untuk membentuk pusat produksi vaksin yang andal dan tepercaya, sehingga dapat mendukung persiapan dampak pandemi pada masa mendatang seperti yang disepakati dalam Presidensi G20 Indonesia melalui pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF).

Kepada Mr. Asakawa, Menkeu menekankan peran penting ADB dalam menyukseskan agenda Sustainable Finance. ADB khususnya telah menggagas Energy Transition Mechanism untuk membantu negara-negara berkembang dalam melakukan peralihan sumber daya energinya menjadi lebih berkelanjutan dan terjangkau atau sesuai dengan prinsip just and affordable. Hal yang sama juga disampaikan Menkeu kepada Treasurer Chalmers, yang menyampaikan bahwa Australia dapat menjadi mitra yang diandalkan untuk mendukung Indonesia.

Menkeu juga membahas pentingnya membantu pemulihan ekonomi Kawasan Asia dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Menkeu berharap agar ADB sebagai bank pembangunan multilateral di kawasan dapat membantu negara-negara di Asia yang paling terdampak dalam era pandemi ini. Terkait isu perpajakan internasional, Mr. Asakawa menyoroti agenda International Taxation, khususnya mengenai tertundanya implementasi Multilateral Convention atau Pilar 1 oleh OECD. “Tertundanya implementasi pilar 1 tidak menghalangi inisiatif perpajakan lainnya di kawasan Asia”, sambung Menkeu. Menkeu mengacu pada pelaksanaan salah satu side event pada FMCBG ketiga, yaitu Asia Initiative, yang fokus pada komitmen negara-negara Asia dalam menegakkan transparansi pajak demi mengurangi praktik penghindaran pajak. Mr. Asakawa menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung presidensi Indonesia, seraya menyampaikan bahwa saat ini ADB juga sedang berfokus pada peningkatan SDM, competitiveness index, dan mobilisasi sumber daya domestik (Domestic Resources Mobilization/DRM. Senada dengan hal tersebut, Treasurer Chalmers juga menyampaikan kepada Menkeu bahwa Australia juga memiliki prioritas untuk menjalin hubungan bilateral pada sektor pendidikan dengan Indonesia.

Khusus mengenai Presidensi G20 Indonesia, Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Nirmala juga sepakat G20 harus mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat global seluruh pencapaian (deliverables) yang berhasil ditorehkan selama Presidensi Indonesia.